Trending

Sembilan Fraksi Setujui Ranperda Perubahan APBD Pemkot Makassar

Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi

Sembilan fraksi yang ada di DPRD Makassar menyetujui draft perubahan atas APBD Pemerintah Kota Makassar 2021.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) bersama Wakilnya Fatmawati Rusdi menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Kamis (30/9/2021).

Rapat paripurna DPRD kota Makassar, dengan agenda penyampaian pendapat akhir seluruh fraksi fraksi yang ada DPRD Kota Makassar, terhadap Ranperda tentang perubahan APBD kota Makassar tahun 2021.

Baca Juga: Rapat Paripurna RPJMD 2021-2026 dengan DPRD Makasar, Walikota: Raih Kembali Kejayaan Makassar

Usai ke sembilan fraksi fraksi DPRD menyampaikan pendapat dengan berbagai masukan, akhirnya seluruh fraksi menerima perubahan APBD Kota Makassar.

Walikota Makassar dua periode itu, mengatakan pembahasan perubahan APBD Makassar bersama DPRD, cukup solid dan sengit, tapi tujuannya sama yakni memperjuangkan rakyat.

“Alhamdulillah, saya kira pembahasan ini tetap tidak lewat waktu, cukup solid dan sengit, namun semua bertemu pada satu titik, yakni sama sama ingin memperjuangkan rakyat,” ucap Danny, usai sidang paripurna, Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Serapan APBD Kota Makassar 2021 Baru 54 Persen

Danny menjelaskan, dengan adanya perubahan anggaran termasuk di dalamnya belanja tak terduga, yang naik secara signifikan. Danny menjelaskan bahwa yang penting ada keseimbangan.

“Misalnya biaya operasi pegawai yang tadinya 33 persen, jadi 30 persen. Kemudian dari barang dan jasa dari hampir 42 persen jadi 29 persen. Sehingga bisa menghemat biaya belanja modal. Tadinya hanya 15 persen menjadi 30 persen,” jelasnya.

Menurutnya BTT dan hibah yang 10 persen harus di lihat dalam keseimbangan itu, artinya dari 100 persen yang bisa di buat hanya 15 persen.

Baca Juga: Paripurna Nota Pengantar RAPBD 2021, Pemkot Makassar Dorong Peningkatan PAD

“Bayangkan dari 100 persen hanya 15 persen yang bisa untuk kebutuhan masyarakat,” tuturnya

Bahkan kata Danny di barjas juga, semua bukan hanya untuk pegawai, melainkan justru untuk masyarakat.

“Artinya kalau kita lihat fifty fifty berarti lebih dari 50 persen. Sekarang uang yang di miliki pemerintah kota Makassar, akan ditumpahkan ke masyarakat karena kita butuh uang turun ke bawah,” terangnya. (hm/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button