Trending

Tersandung Dugaan Korupsi, 5 Aparat Desa Ditahan di Polres Luwu Timur

Penyalagunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

“Para tersangka aparat Desa Tarabbi di lakukan penahanan sejak tanggal 30 September 2021. Sebelumnya, pada 18 September 2021 penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka Kaur Desa Matano (NM),” jelas Kapolres Luwu Timur, AKBP. Silvester Mangombo Marusaha Simamora.

LUWU TIMUR, NEWSURBAN.ID — Lima orang aparat Desa di Luwu Timur, dalam pesakitan di sel Polres Luwu Timur, atas dugaan penyalagunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDS).

Kelima aparat tersebut terbagai atas dua Desa di Luwu Timur, yakni Desa Tarabbi, Kecamatan Angkona dan Desa Matano, Kecamatan Nuha, Luwu Timur.

Kapolres Luwu Timur, AKBP. Silvester Mangombo Marusaha Simamora, mengatakan kelima orang aparat desa itu terbagi dua desa.

Untuk Desa Tarabbi ada empat orang yakni RS, IGS, AP dan MTR dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan APBDS tahun 2020, senilai Rp. 566.323.111,10 juta.

“Keempat aparat Desa Tarabbi ini tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 566.323.111,10 berdasarkan laporan inspektorat Luwu Timur,” ungkap AKBP Silvester, Jumat (01/10/21).

Baca juga: KPK Bersama Kemendes Perkuat Pengawasan Dana Desa

Sedangkan, lanjut dia, tersangka NM adalah kaur keuangan Desa Matano. Atas dugaan tindakan korupsi penyalagunaan APBDS mulai tahun 2018 sampai 2019.

“Atas tindakan tersangka pun mengakibatkan kerugian negara berdasarkan laporan Inspektorat sebesar Rp. 869.013.479 juta,” ungkap Kapolres Luwu Timur.

Ia mengaku, kelima tersangka sudah dalam tahanan Polres Luwu Timur. “Para tersangka aparat Desa Tarabbi dilakukan penahanan sejak 30 September 2021. Sebelumnya, pada 18 September 2021 penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka Kaur Desa Matano (NM),” jelasnya.

AKBP Silvester mengatakan para tersangka dipersangkakan dengan pasal pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 UU No. 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button