Trending

Sampah Plastik Berserakan, Lekas Soroti Produsen

Aktivis Lingkungan Sebut Industri Kemasan Bertanggungjawab

Sampah plastik yang berserakan menjadi sorotan aktivis lingkungan. Mereka menyebut industri kemasan bertanggung jawab. Bahkan mereka berencana memperkarakan produsen kemasan plastik.

BONE, NEWSURBAN.ID – Aktivis lingkungan menilai persoalan sampah plastik seakan sulit menemukan jalan keluar. Bahkan, masalah sampah plastik ini sudah masuk kategori darurat.

Lebih lanjut aktivis lingkungan menilai, sampah plastik tidak hanya mengganggu. Juga, merusak kenyamanan dan keindahan lingkungan. Sampah juga mengancam kesehatan berbagai makhluk hidup. Khususnya manusia. Kelestarian alam juga terancam dengan berbagai kerusakan.

Kalangan aktivis lingkungan menilai masalah sampah plastik ini, salah satu pihak yang bertanggung jawab besar adalah industri kemasan. Di mana kemasan yang berupa sisa prodak, kaleng, botol, plastik multilayer. Juga, kemasan sachet lainnya berhamburan dan telah mencemari lingkungan serta membahayakan bagi makhluk hidup.

Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi Lintas Masyarakat (Lekas) Anwar Marjan merespons persoalan tersebut. Anwar mengatakan pihaknya akan memperkarakan perusahaan dan konglomerasi yang kemasan produknya telah menimbulkan kerusakan besar.

“Sampah plastik, kemasan dan sisa prodak telah menjadi sampah. Mengancam keselamatan umat manusia, begitu juga keberlangsungan hidup anak cucu adam,” katanya.

Menurut Marjan, sudah menjadi keharusan ada upaya serius menghentikan pencemaran dan kerusakan akibat kemasan produk yang kian hari kian tidak terkendali.

“Ada puluhan ton tiap hari kemasan prodak ini berhamburan di bumi Arung Palakka. Lama-lama alam ini akan murka kalau kerusakan terus-terusan terjadi. Kami berharap masalah ini menjadi perhatian bagi semua pihak, khususnya produsen,” ungkap Marjan.

PENGELOLAAN SAMPAH

Marjan yang juga Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Bone Bersih Sampah (TPK BBS) menjelaskan produsen prodak berkemasan ini, harus bertanggung jawab atas sampah dan kerusakan alam.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolan sampah, produsen harus bertanggung jawab terhadap sampah kemasan,” tegasnya Senin 3/10/2021.

Marjan merincikan beberapa pasal yang di labrak oleh produsen berkemasan tersebut. Di antaranya pada Pasal 14 UUPS. Pasal itu tegas menyebut setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan.

“Lebih tegas lagi diatur pada pasal 15, pada pasal tersebut ditegaskan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam,” Marjan menegaskan.

Untuk langkah hukum yang akan ditempuh guna menutut pertanggung jawaban produsen prodak berkemasan ini, Marjan telah menyerahkan kuasa hukum kepada Dewan Pengurus Cabang Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (DPC LBH Kenustra) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

MASALAH HUKUM

Ketua DPC LBH Kenustra Andi Asrul Amri mengatakan telah menerima kuasa hukum dalam bentuk nota kesepahaman Memorandum Of Understanding (M o U). Penyerahan kuasa hukum tersebut dilakukan melalui Anwar Marjan selaku Ketua Lekas.

“Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan Bone bersih sampah menggunakan jalur hukum. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum akan melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” kata Asrul

Asrul menuturkan, ia tidak hanya akan memperkarakan produsen prodak berkemasan yang menimbulkan sampah dan kerusakan. Tetapi juga akan memperkarakan pengelolah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan sosial, kawasan umum lainnya.

“Masalah sampah dan lingkungan hidup ini bukan hanya UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, tetapi banyak sekali regulasi lainnya, seperti peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan Bupati Bone, tapi ironi praktek pelanggaran regulasi berlangsung secara terus menerus dan seakan-akan kita tutup mata dengan puluhan regulasi ini,” Asrul menjelaskan.

Asrul juga mengungkapkan pihaknya sudah mengumpulkan banyak bukti pelanggaran pidana tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bone, yang telah menyebabkan kerusakan alam.

Asrul berjanji dalam beberapa hari kedepan pihaknya akan melaporkan dugaan pelanggaran UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ke Polres Bone.

“Ada yang kami dilaporkan ke Polres, memungkinkan juga ada pelanggaran Perda atau peraturan Bupati Bone yang akan kami laporkan ke Satpol PP Bone, nanti kami pelajari dan dalami dulu kasusnya” kunci Asrul. (fan)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button