Trending

Tiga Ranperda Diusul Pemkab Gowa Masuk Tahapan Pembahasan Dewan

Tiga Buah Ranperda Dorong PAD Kabupaten Gowa

Ranperda yang usulan Pemkab Gowa, Delapan fraksi DPRD Kabupaten Gowa setuju untuk pembahasan ke tahap berikut mekanisme yang ada.

GOWA, NEWSURBAN.ID — Tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang di serahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa pada Jumat (01/10/21) lalu. Delapan fraksi DPRD Kabupaten Gowa menyetujui Ranperda tersebut di bahas ke tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang ada.

Hal itu terlihat saat masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pemandangannya di Rapat Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Rabu (06/10/21).

Tiga buah Ranperda yang di serahkan adalah Ranperda tentang Zona Nilai Tanah (ZNT). Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021-2035 dan Perubahan Atas Perda Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Juru Bicara Fraksi PKB, Muhammad Dahrul Jabir mengaku mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengusulkan tiga Ranperda ini. Menurutnya, ketiga rancangan Perda tersebut akan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.

Baca juga: Optimalkan Potensi PAD, Pemkab Gowa Serahkan 3 Ranperda ke DPRD

Pada Rancangan Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021-2035. Kata Dahrul, pariwisata kedepannya sangat menjanjikan terhadap perekonomian di Kabupaten Gowa. Khususnya dalam peningkatan PAD dan memperluas kesempatan kerja. Serta kesempatan berusaha sebagai andalan dalam pembangunan dan pertumbuhan daerah.

“Kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Pemkab Gowa. Serta di harapkan pengelolaan kepariwisataan Gowa kedepan bisa menyediakan fasum yang memadai pada tempat wisata untuk menarik wisatawan datang ke Gowa,” ungkapnya.

Sementara pada Ranperda Zona Nilai Tanah, juga turut di apresiasi PKB karena Pemkab Gowa berupaya membuat produk hukum daerah. Salah satu wujud tata kelola dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Kendati demikian, ia menyarankan agar di kaji lebih mendalam khususnya dalam penetapan zona tanah karena berkaitan dengan tanggungjawab, keserasian dan manfaat.

Baca juga: Pemkab Gowa Serahkan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ke DPRD

“Zona nilai tanah di kabupaten Gowa perlu di cermati lebih mendalam. Seperti dalam menentukan zona nilai tanah yang terlebih dahulu melihat potensi pemanfaatan tanah sehingga dapat menentukan kelas tanah itu sendiri,” jelasnya.

Sedangkan, Rancangan Perda Perubahan Atas Perda Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dahrul mengungkapkan Rancangan Perda tersebut merupakan implementasi dari undang-undang Cipta kerja dan sesuai peraturan perundangan bahwa sektor pertambangan adalah kewenangan provinsi.

“Kami juga memberikan apresiasi atas inisiatif Pemda untuk merubah Perda tersebut dan di harapkan dalam pelaksanaan penambangan yang ada dapat di evaluasi untuk mencegah dampak lingkungan yang ada di sekitarnya,” harapnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan ketiga Rancangan Perda ini diusulkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gowa. Pasalnya di masa pandemi Covid-19 ini perekonomian cukup sulit, terlebih terjadi pemotingan anggaran pada beberapa sektor.

Baca juga: Pemkab Serahkan Ranperda RPJMD 2021-2026 ke DPRD Gowa

“Cukup berat di tahun 2022 karena pandemi Covid-19 yang sangat menghambat perekonomian kita. Kenapa kita dorong tiga ranperda ini agar kita tidak keteteran dengan situasi pandemi yang diharapkan nantinya bisa menutupi minimal 50 persen dari pemotongan-pemotongan yang dilakukan karena adanya pandemi Covid19,” jelasnya.

Adnan menjelaskan bahwa pajak pariwisata, pemukiman, dan minerba adalah sektor yg besar untuk sumber PAD. Karena, hasil pendapatannya dapat langsung masuk ke Kabupaten Gowa.

“Dengan adanya Rancangan Perda ini, nantinya di harapkan dapat membangun dan mendorong sektor pariwisata agar lebih kreatif lagi. Sedangkan Ranperda ZNT nantinya akan menjadi dasar untuk menetapkan standar umum dalam transaksi jual beli tanah,” jelasnya.

Pada rapat paripurna ini Bupati Gowa turut di dampingi Wakil Bupati Gowa, H Abdul Rauf Malagani. Di ikuti secara virtual oleh para pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. (NH/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button