Penjelasan Kapolres Luwu Timur Diberhentikan Kasus Dugaan Pemerkosaan

Kasus Diberhentikan Tidak Ada Bukti Tindak Pidana Cabul

Kapolres Luwu Timur AKBP Silvester MM Simamora, menjelaskan kasus ini terjadi pada awal Oktober 2019, saat dirinya belum menjabat. Silvester baru menjabat Kapolres Luwu Timur pada Juli 2021 berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1508/VII/KEP/2021 tanggal 26 Juli 2021.

LUWU TIMUR, NEWSURBAN.ID — Di media sosial (medsos) di hebohkan adanya kasus dugaan pemerkosaan anak yang di berhentikan oleh Polres Luwu Timur, viral. Kapolres Luwu Timur AKBP Silvester MM Simamora pun menjelaskan duduk perkara kasus yang terjadi pada 2019 ini.

Silvester menjelaskan kasus ini terjadi pada awal Oktober 2019, saat dirinya belum menjabat. Silvester baru menjabat Kapolres Luwu Timur pada Juli 2021 berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1508/VII/KEP/2021 tanggal 26 Juli 2021.

“Tidak di temukan bukti yang cukup adanya tindak pidana cabul sebagaimana yang dilaporkan,” kata Silvester saat dikutip detik.com, Kamis (7/10/2021).

Silvester menjelaskan ibu ketiga anak ini membuat laporan pengaduan ke Polres Luwu Timur pada 9 Oktober 2019. Atas laporan itu, penyidik telah melakukan proses penyelidikan dengan melakukan serangkaian penyelidikan.

Pertama, polisi telah mengantar ketiga anak pelapor ke Puskesmas Malili untuk dilakukan pemeriksaan visum et repertum di dampingi ibu kandung.  Dan petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

Menurut Silvester, hasil pemeriksaan atau visum et repertum di puskesmas tersebut, tidak tampak ada kelainan, luka lecet, atau tanda-tanda kekerasan pada dubur/anus ketiga anak tersebut.

“Laporan hasil asesmen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya karena, setelah sang ayah datang di kantor P2TP2A, ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk di pangkuan ayahnya,” ujar Silvester.

Baca juga: “Tiga Anak Saya Diperkosa, Polisi Menghentikan Penyelidikan” Viral di Twitter

Silvester juga menyampaikan adanya laporan hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Kabupaten Luwu Timur. Dalam laporan itu disebut, ketiga anak itu dalam berinteraksi dengan lingkungan luar cukup baik dan norma serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis, dalam pemahaman keagamaan sangat baik, termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Silvester juga menyampaikan adanya hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulsel, ketiga anak pelapor. Pada anak perempuan, bibir kemaluan hingga selaput dara tidak tampak ada kelainan. Begitu pula dengan dubur atau anus, tidak ditemukan adanya kelainan. Hasil visum terhadap anak laki-laki pelapor juga demikian, tidak ada kelainan pada penis hingga anus atau dubur. Sfingter anus dalam keadaan normal.

Atas dasar hasil asesmen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur. Hasil pemeriksaan Psikologi P2TP2A, hingga hasil visum Puskesmas Malili dan RS Bhayangkara Polda Sulsel. Maka pada 5 Desember 2019 dilakukan gelar perkara. Kesimpulannya, menghentikan penyelidikan terhadap laporan pengaduan tersebut, karena tidak di temukan bukti yang cukup atas tindak pidana pencabulan sebagaimana yang di laporkan.

Tidak sampai di situ, Silvester menambahkan, pada 6 Oktober 2020 telah di laksanakan juga gelar perkara khusus di Polda Sulsel. Kesimpulan hasil gelar perkara khusus tersebut direkomendasikan kepada penyidik untuk menghentikan proses penyelidikan, juga melengkapi administrasi terkait penghentian penyelidikan.

Pihak LBH Makassar

Pihak LBH Makassar untuk mendalami lebih jauh kasus ini. Ketua Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar Resky Pratiwi menyatakan argumennya. Menurutnya, sejak awal sudah ada cacat dalam penanganan kasus ini.

Menurut Resky, sejak awal yang jadi masalah adalah anak-anak dalam kasus ini tidak mendampingi orang tua atau pendamping lainnya saat di-BAP. Sebelum penghentian penyidikan, pelapor juga tidak di dampingi pengacara.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak wajib mendampingi orang tua dan pendamping bantuan hukum.

Kedua, lanjut Resky, pihaknya sudah pernah memberikan foto dan video terkait dugaan pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Anak-anak ini, menurutnya, sebelumnya mengeluh sakit di area dubur dan vagina.

Ada juga hasil laporan psikolog anak yang menerangkan bahwa anak-anak bercerita soal kejadian kekerasan seksual yang di alami. Yang melibatkan lebih dari satu orang. Bukti laporan psikolog itu juga sudah di setorkan ke polisi.

“Kemudian, kalaupun di katakan ibunya mengalami waham, Itu pemeriksaannya sangat tidak layak. Karena hanya 15 menit, kemudian juga hanya melibatkan dua orang psikiater. Sementara ketentuan acuan kami untuk pemeriksaan berkaitan dengan proses hukum itu ada acuannya di peraturan menteri dan harus ada terdiri dari tim yang khusus. Jadi ada psikiater, psikolog, dan tahapan-tahapan,” ujar Resky kepadanya.

“Jadi tidak serta merta orang mengalami waham hanya dalam waktu 15 menit. Itu juga di sampaikan, prosedur yang cacat itu juga di sampaikan ke Polda. Tapi semua argumentasi kami itu tidak di tindaklanjuti,” sambungnya.

Terkait hasil asesmen yang di lakukan P2TP2A Kabupaten Luwu Timur, Resky menyatakan pihaknya menganggap itu tidak bisa di jadikan dasar penghentian penyelidikan. Menurutnya, sejak awal ada maladministrasi dan kecenderungan keberpihakan petugas P2TP2A Luwu Timur terhadap terlapor. Yang merupakan ASN, sehingga asesmen yang di berikan tidak objektif.

Menurut Resky, seharusnya P2TP2A Luwu Timur tidak mempertemukan pelapor dengan terlapor. Pelapor seharusnya di lindungi dulu.

Resky menjelaskan pihaknya terus berupaya mengadvokasi kasus ini. Terakhir pihaknya sudah bersurat ke Mabes Polri, agar bisa mengevaluasi dan membuka kembali kasus ini. Meski menurutnya sampai saat ini belum ada kemajuan. “Kami akan tetap desak Polri untuk membuka kasus ini kembali,” tegasnya. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button