BALIKPAPAN, NEWSURBAN.ID —Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara bukan tinggalkan DKI Jakarta.
Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sejumlah pengarahan kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (13/3).
Selain soal IKN Nusantara, pada kesempatan itu, Jokowi juga memberi pengarahan terkait penanganan COVID-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Terkait pemindahan Ibu Kota Negara, Presiden menegaskan pemindahan ke IKN Nusantara bukan berarti meninggalkan DKI Jakarta.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu. Karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa. Saat ini, magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ungkapnya.
Jokowi menginginkan dengan di bangunnya IKN Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memiliki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional. Sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh. Bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucap Presiden.
Imbau Gunernur Tidak Kendurkan Prokes
Terkait penanganan COVID-19, Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ucap Jokowi dalam keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Jokowi juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus gencar pelaksanaannya di daerah. “Lanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” kata Jokowi.
Tak hanya itu, Presiden juga menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu di sikapi oleh para gubernur. Antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.
“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0. Belum lagi kekacauan karena pandemi. Di tambah lagi urusan yang namanya perang,” ujarnya.
Lakukan Penyesuaian APBD
Saat ini, menurut Jokowi, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada Indonesia.
“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ucap Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan APBD dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create, kita sesuaikan. Kuncinya cuma satu, kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Jokowi.
Tampak hadir mendampingi Jokowi dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. (bs/*)
-
-
-
-
