JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Di diskusi Republik Perjuangan Demokrasi soal “Trisakti versus Oligarki Kapitalis, Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menyentil dua menteri Presiden Joko Widodo.
Kedua pejabat itu adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Satunya lagi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Haris Azhar menyentil dua menteri itu terkait oligarki yang menurutnya tengah merajalela di Indonesia saat ini.
Baca Juga: Amien Rais Desak Jokowi Tegas Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden dan Memecat Luhut
Haris juga mempertanyakan kapasitas Luhut apakah sebagai pejabat negara atau masih berkeinginan untuk menjadi pebisnis.
Pegiat HAM ini, menyampaikan sentilan itu, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk Trisakti versus Oligarki Kapitalis. Diskusi di gelar Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) pada Sabtu (23/4). Repdem merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan.
Hadir dalam diskusi tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu sebagai narasumber.
“Airlangga, wahai Airlangga Hartarto, mau jadi pejabat negara atau mau jadi pebisnis. Wahai Luhut Binsar Pandjaitan, engkau mau jadi pejabat negara atau mau jadi pebisnis,” kata Haris.
Baca Juga: Somasi Jokowi dan Tiga Menterinya, Aktivis LSM Kasi Waktu 14 Hari Stabilkan Minyak Goreng
Ia juga meminta peserta diskusi ikut menulis pertanyaan itu di akun media sosial mereka masing-masing.
Menurut Haris seorang ketika menjadi pejabat negara seharusnya sudah selesai mengurus kepentingan pribadinya.
Ia mempertanyakan, mengapa masih ada pejabat negara yang bisa memiliki usaha di banyak sektor dan tempat.
“Orang harus selesai kalau dirinya mau jadi pejabat. Enggak boleh dia jadi pejabat, kalau masih cawe-cawe ngurusin ruang-ruang pribadinya dia,” kata mantan Koordinator KontraS tersebut.
Baca Juga: Mulai Kamis 28 April, Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO
Pejabat yang masih sibuk atau mengurus usahanya, menurut Haris bisa menjadi masalah. Sebab, ketika menjadi pejabat negara, orang itu punya akses dalam pembentukan kebijakan negara.
“Bagaimana dia (pejabat) mau belain masyarakat kalau dia-dikelilingi oleh orang-orang yang mempresentasikan dari kepentingan bisnis. Indonesia di lihatnya menjadi ladang, mencari penambahan modal, penambahan keuntungan,” kata Haris.
Haris Azhar merupakan tersangka yang telah-dijerat Polda Metro Jaya karena berperkara dengan Luhut.
Haris sempat menyinggung dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis di Papua. Dugaan itu ia sampaikan lewat video di YouTube dengan judul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan 8008AJaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”
Ia telah-ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Luhut. (bs/up)