MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menyebut peran perempuan dalam pembangunan sangat besar. Terlebih, kesetaraan dan keadilan gender mulai-dilakukan oleh pemerintah melalui emansipasi.
Hal itu dia sampaikan saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) No. 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di Hotel Travellers, Jalan Lamadukelleng Buntu, Sabtu (23/7).
“Kita bisa lihat, perempuan saat ini hampir atau dominan kepala dinas di Kota Makassar. Kemudian, 30 persen di DPRD harus perempuan, ini menunjukkan potensi perempuan dalam pembangunan,” jelas Hasanuddin Leo.
Baca Juga: Dewan Ingatkan DPMPTSP Kota Makassar Berhati-hati Terbitkan Izin
Hadirnya Perda tentang PUG ini, Politisi PAN ini mengatakan, peran perempuan harus dimaksimalkan. Kemudian, masalah gender tak berbicara perihal jenis kelamin tetapi kesetaraan dalam segala hal.
“Biasanya bicara gender orang berpikirnya jenis kelamin. Padahal, yang dimaksud ini kesetaraan baik laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial,” ujarnya.
Hasanuddin memjelaskan, ada dua poin penting dalam Perda tentang PUG dalam pembangunan, yakni kesetaraan dan keadilan.
Baca Juga: Jawab Masukan Dewan, Danny Pomanto Perintahkan SKPD Bekerja Sesuai Tupoksi
Kesetaraan gender maksudnya dalam perda ini adalah kesamaan derajat di segala bidang pembangunan. Sementara, arti dari keadilan bagaimana semua pihak menghargai kodrat perempuan.
“Keadilan gender, misalnya perempuan bisa hamil sehingga memang perlu ada perhatian semua pihak,” jelasnya.
Kata dia, permasalahan gender menjadi penting. Sehingga, hal itu menjadi latarbelakang mengambil regulasi ini dan berharap disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Legislator Arkul Harap Masyarakat Ikut Berperan
“Kami, dengan hadirnya perda ini menjadi legitimasi keseteraan baik hak dan kewajiban perempuan di segala aspek,” jelasnya.
Terpisah, Narasumber Kegiatan Achi Sulaiman menyampaikan, banyak potensi yang bisa-dilahirkan perempuan, terutama berkaitan dengan pembangunan. Hal itu, bisa di mulai kodrat perempuan yakni melahirkan.
“Laki-laki tidak bisa, perempuan yang punya itu. Nah, di sinilah peran perempuan ketika melahirkan. Generasi bangsa lahir dan ini perlu perhatian tidak hanya keluarga tetapi juga pemerintah,” jelas Tenri.
Baca Juga: Sukseskan Lorong Wisata Makassar, Legislator Yahya Ajak Masyarakat Mendukung
Dia menambahkan, ada empat poin yang penting peserta pahami. Pertama, akses terhadap PUG, program tidak bisa berjalan maksimal jika tidak-didukung anggaran. Sehingga, Legislatif dan Eksekutif bisa menyusun bersama.
“Kedua, partisipasi. Kita harap perempuan dan laki-laki berpartisipasi terhadap penyusunan program soal gender,” jelasnya.
Kata dia, persoalan gender ini perempuan dan laki. Sehingga, poin ketiga bicara kontrol di mana mereka bisa mengevaluasi pelaksanaan gender di pemerintahan.
“Keempat, ada manfaat yang-diterima oleh perempuan dan laki-laki,” ungkapnya. (*)
-
-
-
-
