BONE, NEWSURBAN.ID – Menyikapi polemik penolakan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulsel terkait Penetapan Hasil Verifikasi Faktual (Verfak) Partai Politik untuk Pemilu 2024.
Majelis Daerah (MD) KAHMI Bone angkat suara. Melalui Sekretaris Umum MD KAHMI Bone. Andi Seldi Mappasala menegaskan agar KPU dan BAWASLU haruslah tetap konsisten pada apa yang telah menjadi keputusan pada Rapat Pleno tersebut.
“Ada beberapa poin yang ingin kami pertegas, MD KAHMI Bone, diantaranya meminta KPU dan Bawaslu agar tetap teguh dan tegas dalam menjaga marwah keputusannya dan tidak mudah diintervensi oleh elemen masyarakat,” ungkapnya Selasa 13/13/2022.
Baca Juga : Sisternet Gelar “Festival Webinar Pintar 2022”
Lanjut pentolan HMI ini bahwa apapun yang mengatasnamakan demokrasi itu tetapi ingin mendikte KPU dan Bawaslu.
“Tidak menutup kemungkinan upaya yang terjadi saat ini adalah skenario awal menguji daya tahan penyelenggara pemilu. Sehingga jika berhasil menekan KPU dan Bawaslu, saat ini bisa jadi di tahapan berikutnya elemen-elemen tersebut akan melakukan tekanan yang sama. Sesuai target politik yang di inginkannya,” tegas Andi Seldi.
Masyarakat harusnya mempercayakan dan mengapresiasi apa yang telah lembaga kepemiluan telah lakukan guna suksesnya penyelenggaran Pemilu 2024.
“Harusnya kita memberikan apresiasi dan dukungan atas kinerja KPU dan Bawaslu selama ini. Termasuk dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah berjalan dengan lancar,” ungkapnya lagi.
Ia pun sangat berharap dan menegaskan, menolak segala macam upaya yang di lakukan oleh kelompok-kelompok yang berusaha merusak citra lembaga Pemilu. Juga menegaskan agar Lembaga Penyelenggara Pemilu harus tetap menjaga profesionalitas dan kemandiriannya.
Baca Juga : Jelang Liburan Natal dan Tahun Baru, XL Axiata Perkuat Jaringan 4G di Kabupaten Gowa
“Kami Menolak segala macam cara yang di lakukan oleh sekelompok orang atau atas nama organisasi untuk melakukan peradilan opini. Dengan menggiring dan mendesak KPU dan Bawaslu memenuhi keinginannya yang ujung-ujungnya ada hidden agenda yang berbahaya. Karena mempengaruhi kemandirian KPU Bawaslu.
Sebagai sebuah lembaga yang independen dan mandiri. Kami meminta KPU dan Bawaslu untuk berhati-hati menghadapi desakan berbagai elemen atas nama demokrasi. Tetapi sebenarnya memiliki agenda-agenda terselubung yang bisa merusak kualitas demokrasi di Indonesia.
“Tetaplah profesional mandiri dan jangan terpengaruh tekanan oknum-oknum lembaga tersebut,” tambahnya.(far)
-
-
-
-
