MOROWALI UTARA, NEWSURBAN.ID — Sejumlah anggota DPRD murkah lantaran Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi tidak hadir RDP (rapat dengar pendapat, Jumat (20/1/2023).
Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Morowali Utara (Morut) menggelar RDP pascabentrok dua kelompok karyawan PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) pada 14 Januari 2023 lalu. Bentrokan itu, menelan korban jiwa dari tenaga kerja Cina dan Indonesia.
Sesuai, jadwal, RDP ini, DPRD Morut mengundang khusus Bupati dan manajemen PT GNI, Jumat (20/01/2023).
Ketidakhadiran Bupati Morut mengundang reaksi peserta RDP. Warda, anggota DPRD Fraksi Golkar, langsung bersuara lantang begitu Ketua DPRD membuka rapat. Ia kecewa tak hadirnya Bupati Morut dalam RDP.
“Saya dari ketua Fraksi (Golkar) mengaku kecewa atas semua ini. Ketidak hadirnya Bupati Morut cukup kami pertanyakan,” katanya.
Baca Juga: Aksi Anarkis di Smelter GNI Dikecam Keras Bupati Morut
Warda mengaku, kisruh yang terjadi selama ini antarakaryawan di PT. GNI yang menjadi kunci utama ada pada Bupati.
“Ada apa selama ini Bupati dengan PT. GNI? Kami hadirkan di rapat RDP untuk mengklarifikasi semua yang menjadi konflik antarkaryawan di PT GNI. Bahkan stamentnya beredar luas di media, kami juga pertanyakan, karena selama ini menjadi kegelisahan kami di DPRD ini,” tegasnya.
Warda lalu menilai pernyataan Bupati Delis itu, melukai hati Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkerja di GNI. Dia menangkap kesan pernyataan itu, pro dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina.
“Ketidakhadirannya hari kecurigaan kami makin besar atas tindakan Bupati Morut,” tegasnya.
Bahkan, Warda menuding Bupati Morut membesar-besarkan PT GNI salah satu investor asing punya kontribusi besar untuk daerah selama ini.
Baca Juga: Wamen ATR/BPN Dukung Langkah Penertiban Aset Pemprov Sulsel
“Mana yang di maksud Bupati PT GNI banyak memberikan kontribusi besar kepada daerah. Baik secara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan beasiswa kepada anak daerah. Semua itu omong kosong,” terangnya.
Warda pun mengancam, ketidakhadirannya Bupati Morut dalam RPD, sama halnya mencederai citra lembaga DPRD. “Kami semua fraksi akan keluar tapi dari rapat. Kalau bisa hadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung mengaudit langsung Bupati Morut tentang PAD Morowali Utara,” tuturnya.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Morut Muh. Safri menambahkan, ini cukup adanya kekacauan dengan bupati. Pernyataan itu, katanya cukup menyimpang dengan ucapannya selama ini. “Faktanya, semua itu tak seperti yang dia (Bupati) ucapkan selama ini,” ujarnya.
Menurut Safri bentrok antarkaryawan di PT. GNI adalah akumulasi sejumlah masalah yang ada di perusahaan smelter nikel itu.
“Semua itu masalahnya ada pada PT GNI yang tidak patuh tentang undang-undang. Bukan hanya pemenuhan hak karyawan harus terpenuhi, melainkan kewajibannya kepada negara dia tidak kerjakan. Itu menjadi problem buat kita, supaya Clear semuanya. Jangan hanya terkesan PT GNI ini adalah Perusahan cukup baik di Morut ini,” kesalnya.
Baca Juga: Mencekam! Karyawan Cina Vs Indonesia di GNI Sulteng Saling Serang
Kekesalan Safri berlanjut, kepada bupati Morut tentang peningkatan PAD dan beasiswa selama ini diberikan oleh PT GNI.
“Fakta apa, Semua itu nonsense (omong kosong) PAD itu tidak ada, apalagi beasiswa. Dengan begitu, kehadiran bupati di sini dapat memberikan pencerahan semua itu. Jangan hanya terkesan membangun opini sesat di mata masyarakat,” tegasnya.
Safri mengaku ada keperpihakan kepala daerah kepada PT GNI ini. Bahkan terkesan tidak cinta damai masyarakat di Morut.
“Boleh di tahu, kiblatnya masyarat Morut adalah saling harmonisasi dan saling tolerasi antar beragama di sini. Jangan terkesan korbankan masyarakatnya hanya untuk belah PT GNI itu,” terangnya. (*)
-
-
-
-
