Konflik TKA versus TKI di GNI Membuncah Buntut Akumulasi Masalah

Suasana di lokasi smelter PT Gunbuster Nickel Industry tak seperti biasanya. Siang itu, Sabtu (14/1/2023) terdengar riuh teriakan orang memecah deru mesin mobil tambang. Dua kelompok, TKA Cina versus TKI berbenturan.

Oleh: Syaifuddin

Dua kelompok karyawan yang bekerja sebagai karyawan PT GNI, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, terlibat konflik. Tenaga kerja asing asal Cina dan tenaga kerja Indonesia yang melakukan aksi unjuk rasa saling serang. Konflik TKA versus TKI yang terakumulasi membuncah menelan korban jiwa dan kerusakan.

Pertemuan dua kelompok karyawan yang beda garis pandang ini masing-masing bertahan pada sikap. Sama-sama meyakini sikapnya benar.

Kelompok tenaga kerja asing pasang badan menjaga perusahaan. Sementara kelompok berupaya menekan pihak perusahaan yang mereka anggap lebih memanjakan TKA. Mulai persoalan gaji (upay), fasitas, hingga perlakuan-perlakuan lainnya.

Pesan Terbaikan

Sebelum bentrokan pecah, pada Desember 2022 karyawan telah melayangkan surat kepada perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara. Namun tuntutan mereka kesannya terbaikan.

Komunikasi antara perwakilan perusahaan dan karyawan menemui jalan buntu memicu aksi protes. Fatalnya, saat tenaga kerja Indonesia melakukan aksi protes ke perusahaan justru dihadap-hadapkan dengan karyawan asing. Sehingga benturan terjadi.

Bentrokan akibat pengelolaan masalah yang tidak cakap berakibat jatuhnya korban jiwa, perusakan. Hingga operasiona perusahaan stop.

DPRD Morowali Utara, Sulawesi Tengah, mencoba mengurai benang kusut masalah itu. Dewan mengundang pihak-pihak terkait, terutama Bupati Morowali Utara. Sayangnya, Bupati tak hadir.

Dewan yang kecewa menggebrak meja membongkar apa yang terjadi. Dewan menilai munculnya konflik akibat perusahaan tidak mamu mengelola masalah yang ada. Cenderung tertutup dan hanya selalu berbicara dengan pemerintah pusat.

Rapat pada Jumat 20 Januari 2023 pun berlangsung panas. Dewan mendesak Bupati Hadir memberi penjelasan. Sayang, hingga rapat usai Bupati tak muncul.

“Saya dari ketua Fraksi (Golkar) kecewa atas semua ini. Ketidakhadiran Bupati Morut kami pertanyakan. Padahal dia (Bupati) diundang khusus,” kata Warda anggota Fraksi Golkar DPRD Morowali Utara.

Dewan menyesalkan ketidakhadiran Bupati untuk memberi klarifikasi sekaligus penjelasan soal munculnya konflik maut ini.

Wakil Ketua II DPRD Morut Muh. Safri menyebut pernyataan Bupati Morut menyimpang dari yang dia ucapkan selama ini. Bagi dia Bupati lebih membela perusahaan dan terkesan mengabaikan rakyatnya.

Semua itu, masalahnya ia anggap ada pada PT GNI yang tidak patuh tentang undang-undang. Bukan hanya pemenuhan hak karyawan harus terpenuhi, melainkan kewajibannya kepada negara dia tidak kerjakan. Itu menjadi problem buat kita, supaya Clear semuanya. Jangan hanya terkesan PT GNI ini adalah Perusahan cukup baik di Morut ini. (*)

Exit mobile version