MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, minta anggota DPR Dapil Sulsel I ikut membantu warga. Ini sebagai respons banjir Makassar yang membuat ratusan keluarga terpaksa mengungsi.
Hal itu, ia sampaikan saat silaturahmi dengan sejumlah jurnalis Makassar di Hotel Claro Makassar, Sabtu (18/2/2023) malam.
Pada pertemuan ini, ARA, akronim Adi Rasyid Ali, membahas sejumlah isu, mulai dari kondisi banjir yang tengah melanda sejumlah titik di Kota Makassar. Posisinya sebagai anggota DPRD Kota Makassar, Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2024.
Salah satu yang menjadi bahasan hangat adalah persoalan banjir yang tengah melanda sejumlah titik di Kota Makassar, akibat cuaca ekstrem atau hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terkahir ini.
Di mana salah satu titik terparah yang terdampak banjir berada di Kecamatan Manggala. Terutama di Blok 8, 9, dan 10 Perumnas Antang.
Baca Juga: Gerindra Kota Makassar Ajak Warga 15 Kecamatan Donor Darah
“Saya baru saja melihat langsung kondisi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Manggala. Banyak aspirasi warga di sana. Kebetulan ini merupakan dapil (daerah pemilihan) saya,” ucap legislator Partai Demokrat dari dapil 4 Kecamatan Panakkukang-Manggala ini, sebagai respons banjir Makassar.
“Mereka mengakui, sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan swasta. Tetapi yang dibutuhkan mereka di sana adalah kerja-kerja signifikan. Khususnya, agar kondisi banjir tahunan tidak jadi warisan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Tidak hanya sebuah narasi. Ujung dari itu semua anggaran. Kongkretnya akan dibahas di DPRD,” tambah Ketua Demokrat Kota Makassar ini.
ARA mengatakan, banjir yang menjadi langganan tahunan ini, harus dicarikan solusi dan jalan keluar. Termasuk kendala yang dihadapi di lapangan. Harus ada sinergitas semua pihak terkait.
“Kita ketahui, salah satu jalan keluar yang bisa ditempuh adalah pembuatan waduk atau kolam penampungan air. Namun, terkendala lahan. Ini harus dicarikan jalan keluar. Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang harus duduk bersama, agar ada kesimpulan dan apa langkah-langkah kongret 2024, 2025, 2026,” katanya.
Baca Juga: Bentuk Kepedulian, Sekwan DPRD Makassar Bantu Makanan Siap Santap ke Korban Banjir di Kecamatan Biringkanaya
Pada kesempatan ini, ARA juga menantang anggota DPR RI, khususnya yang berasal dari dapil Sulsel I, agar berperan dalam menangani banjir di Makassar, khususnya yang ada di wilayah Manggala.
“Mana itu anggota DPR RI? Dimana peran anggota DPR RI?. Jangan hanya cari suara baru muncul, tapi harus turun ke sana Blok 10 (Blok 10 Perumnas Antang). Carikan solusi dan jalan keluarnya,” terang ARA.
“Saya tidak lihat partainya, di situ ada Haruna, Azikin Solthan, Andi Ridwan Wittiri, Hamka B Kady, Muhammad Rapsel Ali, M Amir Uskara, Ashabul Kahfi, dan Aliyah Mustika Ilham. Butuh, anggaran besar di sana, dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), maka di sinilah peran anggota DPR RI. Jangan mereka turun saat mau suara. Kalau perlu kita tantang mereka (anggota DPR RI), anggaran APBN sudah bisa turun sebelum mereka memasang lagi baliho untuk maju Pileg 2024 di sana, Manggala,” tambahnya.
“Mereka (anggota DPR RI) bagus, mereka tidak tiap saat ketemu warga Antang (Manggala), beda dengan kami (anggota DPRD Kota Makassar) selalu ketemu warga. Katanya, apaji, Pak ARA. Bagus kalau yang paham, kalau pembuatan waduk tambahan di sana itu butuh anggaran besar dan juga peran pemerintah pusat, tapi kalau ada yang tidak paham, itu tadi, apaji Pak ARA. Katanya, kalau mauki maju lagi pileg atau pilwalkot, perbaikiki dulu atau tanganiki banjir di Antang. Banjir sudah menjadi hal biasa bagi mereka,” sambungnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Makassar Imam Musakkar Beri Bantuan Korban Kebakaran di Manggala
ARA menjelaskan, penanganan banjir di Manggala dan sekitarnya itu, memang membutuhkan dukungan pusat, termasuk DPR RI.
“Anggaran dari Pemerintah Kota Makassar sudah puluhan bahkan ratusan miliar untuk Manggala. Namun, itu tidak cukup kalau dari Pemerintah Kota Makassar saja. Butuh dukungan APBN. Inilah harus menjadi aspirasi anggota DPR RI, khususnya yang terpilih dari dapil Sulsel 1,” tegasnya.
“Memang sudah pernah duduk bersama, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Balai (BBWS Pompengan Jeneberang), tetapi harus ada action. Ini memang masalah kompleks, tetapi tidak ada suatu urusan yang tidak memilki jalan keluar, kalau kita bersama-sama mencarikan jalan keluar,” tambahnya. (pl/*)
-
-
-
-
