MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Kelompok mahasiswa pro teroris kriminal bersenjata KKB bakal menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di Senin 1 Mei 2023 mendatang. Aksi jelang 1 Mei itu di sebut-sebut dalam rangka memperingati 60 tahun aneksasi bangsa Papua. Aksi itu akan berlangsung di kota-kota terbesar di Indonesia.
Rencana aksi itu mendapat respon dari Ketua Bid. Humas Pemuda Panca Marga (PPM) Sulsel Umar Hankam yang mengatakan aksi mahasiswa pro Papua merdeka tentunya bertentangan dengan Undang-Undang.
“Kalau unjuk rasa terkait hari buruh internasional itu tidak masalah. Tapi menyusup di monumen hari buruh internasional lantas isi nya menginginkan Papua lepas dari NKRI tentunya itu perbuatan melawan hukum,” kata Jubir PPM Sulsel ini, Minggu (30/4/2023).
Baca Juga: Spanduk: “OPM dan Underbow Jangan Coba-coba Mengusik NKRI” Terpasang di Makassar, PPM Sulsel Bereaksi
Umar Hankam berharap agar pihak Kepolisian tidak memberikan izin aksi kepada Mahasiswa Pro papua merdeka itu.
“Kami berharap pihak kepolisian bertindak tegas bila kelompok mahasiswa ini turun dengan membawa isu Papua merdeka. Dan mengatakan Pemerintah dan Rakyat Indonesia adalah bangsa Penjajah itu adalah tuduhan keji,” beber Umar Hankam.
Menurut Umar Hankam yang juga Ketua BARAK Sulsel ini mengatakan beredar player yang berisikan. “60 Tahun Aneksasi Bangsa Papua Kedalam Negara Kolonial Republik Indonesia. Rakyat bersatulah hancurkan sistem yang menindas,”
“Dari player yang beredar sudah jelas mereka menyebut Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin Presiden Joko Widodo adalah Kolonial. Kalimat Kolonial ini seakan-akan mengatakan Pemerintah dan Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke adalah bangsa Penjajah, inikan kurang elok,” kata Umar Hankam.
Baca Juga: Ketua PPM Sulsel Dorong Pemuda Aktif Berinovasi Untuk Pemulihan Ekonomi
Umar Hankam mengajak seluruh ormas seperti FKPPI, Pemuda Pancasila, BMI, Laskar Merah Putih, KBPP, BARAK dan Ormas lainnya. Untuk bersatu menyamakan visi bahwa Pemerintah dan Rakyat Indonesia bukanlah bangsa Penjajah. Seperti yang di tuduhkan oleh kelompok Mahasiswa pro Papua Merdeka.
“Rekan Ketua Ormas yang punya jiwa Nasionalisme, Mari kita bersama turun ke jalan untuk mengatakan bahwa Pemerintah dan Rakyat indonesia bukanlah bangsa Penjajah seperti yang mereka framing selama ini,” tutur Umar Hankam.
“Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi telah memberikan perhatian penuh kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang terakhir kan Pemerintah telah menyetujui daerah otonomi baru (DOB) bagi Provinsi paling timur itu. Dibentuknya DOB kan atas desakan masyarakat Papua itu sendiri agar pembagunan merata di provinsi yang memiliki 3 kali luas pulau Jawa,” ujar Umar.
Dia pun berharap agar Panglima Kodam XIV Hasanuddin dan Kapolda Sulsel beserta jajarannya untuk bertindak tegas terhadap Aliansi Mahasiswa Papua yang telah menuduh Pemerintah RI dan Rakyat Indonesia sebagai bangsa Kolonial (Penjajah). (*)
-
-
-
-
