MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Sosialisasi Perda Pengarusutamaan Gender (PUG), Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi menyebut perempuan memiliki potensi besar dalam pembangunan.
Terlebih, kata kesetaraan dan keadilan gender mulai dilakukan oleh pemerintah melalui emansipasi.
Diikuti sejumlah warga, Andi Pahlevi saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, di Hotel Grand Palace, Jl Tentara Pelajar, Minggu (15/10/2023).
“Kita bisa lihat, perempuan saat ini hampir atau dominan kepala dinas di Kota Makassar. Kemudian, 30 persen di DPRD harus perempuan, ini menunjukkan potensi perempuan dalam pembangunan,” jelas Andi Pahlevi.
Hadirnya Perda tentang PUG ini, Politisi Gerindra ini mengatakan, peran perempuan harus maksimal. Kemudian, masalah gender tak berbicara perihal jenis kelamin tetapi kesetaraan dalam segala hal.
Baca Juga: Persiapan Sebelum Musim Hujan, Andi Pahlevi: Pembenahan Drainase Harus Rampung
“Biasanya bicara gender orang berpikirnya jenis kelamin. Padahal, maksud ini kesetaraan baik laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial,” ujarnya.
Andi Pahlevi menjelaskan, ada dua poin penting dalam Perda tentang PUG dalam pembangunan, yakni kesetaraan dan keadilan.
Kesetaraan gender maksudnya dalam perda ini adalah kesamaan derajat di segala bidang pembangunan. Sementara, arti dari keadilan bagaimana semua pihak menghargai kodrat perempuan.
“Keadilan gender, misalnya perempuan bisa hamil sehingga memang perlu ada perhatian semua pihak,” jelasnya.
Kata dia, permasalahan gender menjadi penting. Sehingga, hal itu menjadi latarbelakang mengambil regulasi ini dan berharap di sebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat.
“Kami, dengan hadirnya perda ini menjadi ligitimasi keseteraan baik hak dan kewajiban perempuan di segala aspek,” jelasnya.
Baca Juga: Sosialisasi Perda Pengelolaan Limbah Domestik, Andi Pahlevi Uraikan Tiga Jenis Limbah
Terpisah, Narasumber Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Makassar, Andi Amalia Malik menyampaikan, banyak potensi yang bisa di lahirkan perempuan. Terutama berkaitan dengan pembangunan. Hal itu, bisa di mulai kodrat perempuan yakni melahirkan.
“Laki-laki tidak bisa, perempuan yang punya itu. Nah, di sinilah peran perempuan ketika melahirkan. Generasi bangsa lahir dan ini perlu perhatian tidak hanya keluarga tetapi juga pemerintah,” jelas Amalia Malik.
Dia menambahkan, program tidak bisa berjalan maksimal jika tidak di dukung anggaran. Sehingga, Legislatif dan Eksekutif bisa menyusun bersama.
“Kita harap perempuan dan laki-laki berpartisipasi terhadap penyusunan program soal gender,” cetusnya.
Kata dia, persoalan gender ini perempuan dan laki. Sehingga, di mana mereka bisa mengevaluasi pelaksanaan gender di pemerintahan. (*)
Cek berita dan artikel lain di Google News
-
-
-
-
