BONE, NEWSURBAN.ID – Ratusan ( Nakes ) Tenaga Kesehatan Kabupaten Bone melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Senin 13/1/2024.
Kedatangan para Nakes dari beberapa Puskesman Bone ini menuntut pihak Pemerintah dalam hal ini Dinkes Kabupaten Bone untuk segera menentukan nasib mereka tahun 2025 ini yang telah lama mengabdi hingga sekarang belum juga mendapatkan kepastian.
Sebagaimana yang disampaikan korlap aksi Nakes Astie Ria menuntut Pemerintah untuk dibukakan seleksi calon PPPK pada tahun ini. Yang mana dalam salah satu syarat untuk mengikuti seleksi PPPK adanya SK honor dan slip gaji. Namun selama ini kami tidak mendapat hal tersebut.
“Apa bedanya kami dengan tenaga teknis yang sama sama bekerja dalam lingkup Instansi Pemerintah Kabupaten Bone,” ujarnya.
Baca Juga : Perayaan Natal KKRB: Harmoni Keberagaman dan Harapan untuk Masa Depan Luwu
Lanjut Astie parahnya lagi kami tidak dimasukkan dalam pendataan pemerintah sebagai pegawai non ASN yang dibiayai oleh APBD atau APBN dan ini adalah ketidakadilan yang nyata.
“Bagaimana mungkin kami yang telah bekerja dengan sepenuh hati tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki nasib melalui seleksi PPPK,” tegas Astie Ria.
Kami tidak meminta penghargaan selama belasan tahun mengabdi sebagai tenaga sukarela kami hanya meminta hak kami yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan yang setara hak untuk mengabdi sebagai tenaga kesehatan secara resmi.
“Saat kami bekerja kami tidak mempertanyakan soal gaji atau fasilitas yang kami pikirkan hanya satu bagaimana menyelamatkan nyawa manusia dalam bertugas. Jadi kami berharap pemerintah memberikan kejelasan dan berharap membukakan seleksi calon pegawai PPPK tahun ini,” tambahnya.
Sementara itu Plt Kadis Dinkes Kabupaten Bone dr Yusuf belum bisa menyakinkan dan memberikan penjelasan yang tepat terkait adanya formasi seleksi calon kepegawaian PPPK saat ini.
Baca Juga : Wali Kota Hadianto Rasyid Hadiri Perayaan Ultah ke 43 SMPN Palu
“Jadi kami di Pemerintah Kabupaten Bone masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. karena bukan cuma di Dinas Kesehatan sekiranya banyak instansi OPD lain juga sampai ke tingkat kecamatan yang membutuhkan seleksi PPPK,” tuturnya.
Lanjut Yusuf formasi seleksi calon PPPK itu bukan kewenangan kita. Pada intinya tahun ini belum ada pembukaan formasi calon pegawai PPPK.
“Namun kami berharap agar pemerintah pusat tetap akan membuka seleksi calon PPPK tahun ini. karena kalau mau dipaksa kami untuk bukakan formasi itu jelas melanggar undang undang,” kata Yusuf.
-
-
-
-
