MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Dukung Forum Bisnis Daerah (Forbisda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung kemajuan daerah.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen penuh untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung pengembangan UMKM, investasi dan inovasi,” jelas Ahmadi Akil.
Menurut Ahmadi, Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen penuh dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), investasi. Serta inovasi melalui berbagai kebijakan strategis.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan, Ahmadi Akil, saat mewakili Gubernur Sulsel. Dalam kegiatan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Pimpin Apel Satpol PP di Wajo, Gubernur Andi Sudirman Naik Mobil Listrik Jeep Andalan Cek Kesiapan Pasukan
Acara tersebut berlangsung di Auditorium AAS Building pada Senin, 14 April 2025. Dan di hadiri oleh sejumlah tokoh penting. Termasuk Bendahara Umum BPP HIPMI Reynaldo Bryan, Ketua OKK BPP HIPMI Tri Febrianto Damu,. Ketua Umum HIPMI Sulsel Andi Amar Ma’uf Sulaiman, serta para ketua BPC HIPMI se-Sulawesi Selatan.
Ahmadi juga mengapresiasi pelaksanaan Forbisda yang di nilai memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan daerah. “Kami berharap forum ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat besar bagi kemajuan Sulawesi Selatan serta bangsa Indonesia,” tambahnya.
Kegiatan Forbisda HIPMI Sulsel ini mengusung tema “Kolaborasi Pengusaha Muda Sulsel sebagai Pilar Pembangunan Nasional Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%.”.
Forum ini menjadi wadah kolaborasi pengusaha muda dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Sulawesi Selatan. Dengan potensi besar yang di miliki, di harapkan inisiatif ini mampu mendorong daerah tersebut menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. (*)
