PALU, NEWSURBAN.ID – Dalam rangka peningkatan efektivitas operasional Bus Rapid Transit (BRT) Kota Palu, Bappeda Kota Palu menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama sejumlah OPD dan stakeholder terkait lainnya bertempat di ruang rapat Bappeda Kota Palu pada Kamis (17/04/2025).
Rapat di pimpin Kepala Bappeda Kota Palu Drs Arfan, M.Si. Ia di dampingi perencana Ahli Muda Saman Datu Sakka Lebang, S.E., M.M.
Pada Rakor pertemuan tersebut, Bappeda bersama stakeholder terkait bahas sejumlah perbaikan sistem guna peningkatan efektivitas moda transportasi massal di Kota Palu terutama BRT.
Seperti perluna data koridor dengan jumlah penumpang terbesar dan terkecil. Secara gambaran Umum Operasional BRT Kota Palu sudah beroperasi selama 7 bulan (4 bulan pertama gratis dan per Januari 2025 berbayar).
Perbaikan yang sudah di lakukan berdasarkan hasil evaluasi yakni mengubah jarak pemberhentian bus dari 1-2 km menjadi 200-300 m. Dengan memasang rambu pemberhentian. Jika berdasarkan kajian awal tahun 2023 untuk melayani warga Kota Palu di perlukan 12 koridor dan 100 unit bus. Namun karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah, sehingga yang bisa di sediakan untuk sementara adalah 4 koridor dan 26 unit bus.
Baca Juga: Bantu Peningkatan PAD Kota Palu, Diah Puspita Harap TP PKK Dilibatkan dalam Sosialisasi
Untuk pengeluaran operasional bus per bulan Rp1,8 miliar. Jumlah Penumpang selama: Januari 10.984 orang, Februari 7.597 Orang, Maret 4.747 Orang dengan total pendapatan per 15 April 2025 Rp131.168.009.
Adapun faktor kurangnya penggunaan BRT di sebabkan jumlah halte sedikit Lamanya waktu tunggu bus. Rencana untuk optimalisasi operasional BRT 2j5 meningkatkan jumlah penumpang.
Karena itu, perlu mengubah koridor dan menambah rute baru dengan mempertimbangkan fasilitas halte yang sudah terbangun di koridor lama. Selain itu, mengurangi jumlah bus dan jam operasisonal rute tertentu yang tidak efisien. Misalnya, rute Pantoloan, Untad dan Huntap Tondo.
Adapun catatan lapangan terkait operasional BRT, Organda tidak melaporkan unit kendaraan aktif (rencana untuk angkutan transportasi Simpul transportasi di batasi akses, contohnya bandara).
Prasyarat pembukaan akses rute Untad adalah jika sudah di bangun pos keamanan di pintu masuk. Kemudian, manfaatkan terminal Tipo agar tidak kehilangan potensi penumpang PNS Kabupaten Donggala.
Baca Juga: Tepis Isu Renggang, Wali Kota Palu Hadianto Rayid dan Gubernur Anwar Hafid Komitmen Perkuat Koordinasi
Rakor juga menyepakati perlu kajian kembali penggunaan cashless khususnya bagi pengguna lansia. Tetapi tetap meminimalisir kebocoran pendapatan. Perubahan sistem satu arah akan berakibat pelarangan bongkar muat dan parkir di jalan tersebut. Sementara tidak ada terminal bongkar muat dalam kota.
Bappeda meyakini, potensi pendapatan bisa dari iklan di bus. Tetapi terkendala penetapan biaya iklan (mohon di komunikasikan dengan pihak terkait).
Sementara dari akademisi Dr. Ir. Taslim Bahar, M.T menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Palu telah merespons amanat UU nomor 22 tahun 2009 pasal 139 ayat 3. Di mana pemerintah kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum.
Penggunaan BRT tidak diikuti pembenahan sistem angkutan feeder (sebelumnya angkot). Salah satu indikator keberhasilan angkutan umum adalah angka load factor minimal 3026 (BRT tidak mencapai angka ini). Dengan tujuan mengurangi kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi.
“Upaya peningkatan jumlah penumpang, rencanakan koridor baru (setiap rute harus di layani bolak-balik),” katanya.
Baca Juga: Ketua TP PKK Kota Palu Hadiri Halal Bihalal Keluarga Besar RSUD Anutapura
Ia juga mengatakan, ada potensi penumpang dari mahasiswa Untad (5000 orang). Rektor menyetujui rute bus dalam kampus (perlu dibangun halte dalam kampus).
“Jumlah armada dan koridor yang ada belum mampu menjamin ketepatan waktu tunggu. Sehingga masyarakat kehilangan trust terhadap angkutan umum yang reliable. Karena itu, perlu kajian sistem feeder karena BRT butuh dukungan feeder untuk menjangkau daerah yang tidak di lewati BRT,” jelasnya.
Selain itu, perlu pula kajian titik dan desain halte BRT, Taget minimal 500 penumpang per bus per hari. Hal itu untuk menutupi biaya operasional dengan tarif Rp5.000.
Tahun ini hanya 40 angkot terdata di Kota Palu yang tidak semua beroperasi. Padahal ini di harapkan sebagai pendukung BRT (feeder). “Perlu kerja sama dengan dinas di provinsi (perhubungan dan PU) terkait aset jalan,” ujarnya.
Senada di sampaikan Dr. Ir. Jurair Patunrangi, M.T. Menurutnya, sistem transportasi makro, sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, sistem kelembagaan, harus memperhatikan sistem jaringan yang menghasilkan banyak pergerakan.
Baca Juga: Asisten 1 Pemkot Palu Tutup Festival Raudhah Sis Aljufri 2025
“Harus ada titik simpul tempat pergantian moda transportasi Halte tidak berfungsi (halte M. Yamin dijadikan tempat jual buah). Halte harus memiliki bus line,” jelasnya.
Penelitian yang di lakukan sebulan terakhir terkait analisis karakteristik pengguna BRT. Dan analisis pelayanan angkutan bus (di dalamnya ada angka load factor), bisa bisa jadi bahan masukan Pemda.
Pemda juga harus mendorong untuk melibatkan PNS menggunakan bus di hari tertentu. Menurut Dr. Ir. Sukiman Nurdin, S.T.,M.Sc, Pemda akan menyediakan 20 halte baru dari anggaran Pemda. Perlu kartu terusan/langganan (kerja sama dengan bank).
Beri diskon untuk pelajar dan mahasiswa (untuk menanamkan budaya menggunakan transporta umum). PNS wajib menggunakan bus pada hari tertentu bagi yang tempat tinggalnya di lewati koridor bus
Sama halnya dengan Dr. H. Idham Chalid, S.H.,M.H menyampaikan di jadwalkan kembali rapat dengan pembahasan yang di jadwalkan kembali rapat dengan pembahasan yang lebih teknis dan detail dengan mengundang Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Perhubungan Propinsi, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi, Kepolisian dan Balai Jalan, Badan Pendapatan Kota, Badan Kepegawaian Kota.
Baca Juga: Kadispertan Kota Palu Achmad Arwien Hadiri Lokakarya ATR/BPN yang Digelar Pemprov Sulteng Sulteng
Sementara itu, Ir. Singgih B. Prasetyo., M.Eng.Sc menyebutkan bahwa perlu kajian karakterisik penumpang, di bantu pihak Untad.
Senada dengan itu, Drs. Muhammad Marzuki., M.Si menyebutkan bahwa karakter penumpang Kota Palu tidak terbiasa berpindah moda transportasi, turunkan tarif untuk menarik minat penumpang e Ada hari naik bus untuk PNS.
Perlu Surat Edaran Wali Kota untuk melarang pelajar menggunakan kendaraan pribadi. Angkutan feeder perlu disubsidi, Perlu kebijakan terkait uang muka yang terlalu rendah bagi pembelian kendaraan bermotor (untuk menek 5/5 penggunaan kendaraan pribadi).
Angkutan feeder perlu di subsidi perlu kebijakan terkait uang muka yang terlalu rendah bagi pembelian kendaraan bermotor (untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi).
Informasi trayek di bus sebaiknya tidak menggunakan running text Kaji kembali kebijakan satu arah di beberapa jalan. Untuk sementara samakan biaya iklan bus dengan iklan Videotron di Jl. Sudirman. (ysw/*)
