Pahlevi mengungkapkan OPD Pemkot Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait pengawasan perizinan, termasuk masalah keberadaan gudang dalam kota yang kerap menjadi sorotan.
“Memang ada keluhan di beberapa kecamatan yang butuh perhatian. Tapi, sejauh ini berdasarkan pelaksanaan reses, keluhan-keluhan mendasar mulai berkurang,” kata Pahlevi, saat menjadi narasumber pada Podcast Rakyat Sulsel, Senin (28/4/2025).
Mengenai persoalan gudang dalam kota, Pahlevi menilai, perlu adanya sosialisasi lebih masif kepada pelaku usaha.
“Banyak yang belum paham regulasi, apakah usahanya berbentuk toko atau gudang. Ini butuh edukasi dari pemerintah,” ujar dia.
Keluhan yang paling sering diterima Komisi A, menurut Pahlevi, berkaitan dengan pelayanan dasar di tingkat kelurahan. Dia menyebut, banyak kantor kelurahan di Makassar yang masih minim sarana dan prasarana.
“Kami melihat langsung saat reses, ada kantor lurah yang saat hujan pegawainya harus keluar karena kondisinya sudah tidak representatif,” imbuh Pahlevi.
Dia berharap Pemkot Makassar memperbaiki fasilitas kelurahan demi menunjang kualitas layanan kepada warga. Pahlevi juga menyoroti stigma pelayanan birokrasi yang berbelit-belit. Ia menegaskan, aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan harus sigap melayani warga, bahkan di luar jam kerja.
“Harus siap 24 jam. Minimal, kalau ditelepon, ada yang merespons,” imbuh dia.
Menurut dia, Komisi A kini fokus pada pengawasan agar pelayanan publik benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Mengenai solusi konkret, Pahlevi mengungkapkan, pengawasan tetap dilakukan. Ia mengapresiasi kinerja perangkat kelurahan yang kini didominasi anak muda sehingga lebih aktif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Soal pergantian kepemimpinan di Pemkot Makassar, Pahlevi menilai perubahan tersebut tidak semestinya mengganggu pelayanan publik. Program-program yang baik dari pemimpin sebelumnya harus dilanjutkan, sementara kekurangan perlu diperbaiki.
“Kami lihat program Wali Kota cukup merakyat. Tinggal bagaimana kami mengawasi agar program itu benar-benar terlaksana,” tutur dia.
Dalam berbagai reses, Pahlevi mencatat sejumlah keluhan warga, seperti soal pengelolaan sampah gratis hingga perbaikan infrastruktur untuk mengatasi banjir. Dia berharap di bawah kepemimpinan baru yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, persoalan ini bisa diatasi.
Menurut Pahlevi, Komisi A telah memantau normalisasi drainase yang mulai dilakukan Pemkot Makassar. Dia menilai upaya ini menunjukkan progres meski tantangan masih besar.
“Masalah banjir ini sudah ada sejak lama. Jadi tidak bisa diselesaikan setengah-setengah,” imbuh dia.
Pahlevi mendorong Pemkot segera mencari solusi jangka panjang atas permasalahan tersebut. Di sisi lain, ia menilai OPD terkait seperti Dinas PU dan Satgas Drainase di tingkat kecamatan sudah menunjukkan upaya konkret. Namun, inovasi baru tetap dibutuhkan untuk mengurangi dampak banjir.
Pahlevi juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan. Dia mengatakan, keterbatasan jumlah anggota DPRD membuat suara warga menjadi penting dalam mengawal kinerja pemerintah.
Terkait efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, Andi Pahlevi berharap Pemkot Makassar tetap menjaga kualitas pelayanan. Dia optimistis, latar belakang Wali Kota Makassar Munafri sebagai entrepreneur akan membantu mencari solusi inovatif.
Pahlevi ikut mendorong seluruh OPD untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Dia mencontohkan, di Sekretariat DPRD Makassar sudah tersedia aplikasi aduan masyarakat yang bisa diakses secara daring. “Harapannya, OPD lain juga mengikuti langkah ini,” kata dia.
Maka dari itu, dia berharap, di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Pemkot mampu lebih efektif menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Serta, DPRD Kota Makassar berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan demi pelayanan publik yang lebih optimal. (*)
-
-
-
-
