JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberlakukan kebijakan baru terkait transaksi keuangan mulai 17 Agustus 2025. Setiap transaksi—baik melalui perbankan maupun platform digital—wajib mencantumkan Payment ID, sebagai bagian dari langkah nasional memperkuat transparansi arus keuangan.
Apa Itu Payment ID?
Payment ID adalah kode unik yang melekat pada setiap transaksi. Kode ini berfungsi sebagai identifikasi resmi atas aktivitas keuangan yang dilakukan, mencakup informasi pengirim, penerima, nominal, dan tujuan transaksi. Sistem ini akan diterapkan secara menyeluruh pada perbankan, fintech, dompet digital, hingga marketplace.
“Dengan Payment ID, setiap transaksi bisa ditelusuri secara presisi, dan ini menjadi pondasi penting bagi integritas sistem keuangan nasional,” ujar Deputi Gubernur BI, Senin (29/7/2025).
Siapa yang Wajib Menggunakannya?
Kebijakan ini berlaku untuk:
- Nasabah bank, baik individu maupun korporasi
- Pengguna e-wallet, paylater, dan dompet digital
- Pelaku UMKM hingga perusahaan besar
- Pengguna layanan e-commerce & digital payment
- Instansi pemerintah dan sektor bisnis lainnya
Transaksi dengan nominal di atas Rp10 juta per hari wajib menggunakan Payment ID. Penerapan akan dilakukan secara bertahap, namun wajib mulai 17 Agustus.
Terhubung dengan Sistem Perpajakan
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menyebut bahwa sistem ini akan terintegrasi dengan basis data pajak nasional, sebagai bentuk modernisasi pelaporan dan pengawasan wajib pajak. Namun pemerintah menegaskan, data pribadi tetap dilindungi sesuai UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Tujuan kami bukan untuk membatasi, tapi memastikan ekosistem keuangan lebih transparan dan tertib administrasi,” tegas pejabat Kemenkeu.
Bagaimana Prosesnya?
Bank dan aplikasi digital akan mengharuskan pengguna untuk memasukkan atau memilih Payment ID sebelum transaksi dapat diselesaikan. Setiap ID hanya berlaku untuk satu transaksi dan akan otomatis tercatat di sistem.
Beberapa platform digital bahkan telah menyediakan fitur pembuatan Payment ID secara otomatis bagi penggunanya.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
Bagi masyarakat umum, aturan ini akan mendorong budaya transaksi yang lebih tertib dan aman, terutama dalam aktivitas transfer, pembelian barang, dan pembayaran tagihan. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha khawatir sistem ini menambah kerumitan.
Namun, sejumlah pelaku industri justru mendukung kebijakan ini.
“Asalkan implementasinya smooth dan tidak memberatkan UMKM, saya rasa ini langkah bagus,” ungkap Rudi Hartanto, pemilik toko daring asal Surabaya.
Sanksi Bagi yang Melanggar
Bagi lembaga keuangan atau pelaku usaha yang tidak menerapkan Payment ID, OJK mengancam sanksi administratif berupa:
Teguran tertulis
- Denda
- Pembekuan kegiatan layanan tertentu
Sosialisasi Nasional Dimulai
Perbankan dan penyedia jasa keuangan digital kini tengah gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah. Masyarakat diimbau aktif mencari informasi melalui aplikasi resmi atau customer service masing-masing.
-
-
-
-
