LUWU TIMUR, NEWSURBAN.ID — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan bahwa kualitas air di kawasan Danau Towuti, Desa Baruga, Langkea Raya, Matompi, dan Timampu berada dalam kondisi layak-digunakan pasca insiden kebocoran pipa minyak jenis Marine Fuel Oil (MFO).
Kepastian ini-disampaikan langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Selasa (16/09/2025). Berdasarkan hasil uji laboratorium independen yang-dilakukan oleh Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia (DRRC UI). Serta Dinas Lingkungan Hidup Lutim yang bekerjasama PT. Global Environment Laboratory.
Pengambilan sampel secara terbuka, di saksikan langsung masyarakat desa, di catat waktu dan koordinatnya. Serta disegel sesuai standar, lalu diuji di laboratorium resmi.
Hasil pengujian menyatakan seluruh parameter utama, termasuk sulfur, minyak & lemak, serta hidrokarbon, berada di bawah ambang batas baku mutu nasional.
Ketua DRRC UI, Prof. Fatma Lestari, menyampaikan bahwa hasil uji ini sahih dan dapat di pertanggungjawabkan.
Baca juga: Diduga Over Muatan, Kapal Penumpang Tenggelam di Danau Towuti
“DRRC UI melakukan analisis dengan standar ilmiah yang ketat dan observasi langsung di lapangan. Temuan ini menunjukkan air aman, tetapi bukan alasan untuk lengah. Pemantauan berkala, transparansi data, dan pelibatan masyarakat tetap menjadi kunci. DRRC UI akan terus mendampingi agar langkah pengelolaan lingkungan konsisten dengan bukti ilmiah dan harapan masyarakat,” ujar Prof. Fatma Lestari.
Kesimpulan yang sama terhadap Hasil Uji Kualitas Air dan Udara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur bersama PT. Global Environment Laboratory. Di mana Pengambilan sampel air pada 30 Agustus 2025 di Danau Towuti, berjarak sekitar ±1 km dari muara pada sungai terdampak di Desa Timampu.
Uji kualitas air yang meliputi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Berdasarkan laporan hasil uji laboratorium No. 054/LHU/AP/GEL/IX/2025. Kesimpulannya bahwa kualitas air Danau Towuti masih memenuhi baku mutu kelas 2 sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VI.
Artinya kondisi air tersebut layak di manfaatkan untuk rekreasi, budidaya ikan air tawar, peternakan, pengairan pertamanan. Serta kebutuhan lain yang mempersyaratkan mutu serupa.
Selain itu, pengambilan sampel udara juga dilakukan pada 30 Agustus 2025 di Dusun Molindoe, Desa Lioka. Uji kualitas udara mencakup parameter SO2, O3, dan NO2. Berdasarkan laporan hasil uji laboratorium No. 055/LHU/UA/GEL/IX/2025, seluruh parameter masih memenuhi baku mutu udara ambien sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di lokasi tersebut masih terjaga dalam batas yang tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan.
Selain memastikan kualitas air, pemerintah dan PT Vale terus melanjutkan langkah pemulihan masyarakat di enam desa terdampak. Hingga hari ke-22, tercatat 206 aduan resmi telah di terima dan-ditindaklanjuti. Mulai dari layanan kesehatan hingga bantuan penghidupan. Perbaikan infrastruktur desa seperti pegangan jembatan dan saluran irigasi juga juga di perbaiki untuk menjamin keselamatan dan kelancaran aktivitas warga.
Baca juga: Luwu Timur Manfaatkan Kawasan Hutan Produksi untuk Cetak Sawah Baru
Dengan berakhirnya masa tanggap darurat pada 12 September, Pemkab Luwu Timur kini memasuki tahap transisi pemulihan dengan fokus kedepan pada bantuan berkelanjutan, pemantauan kualitas lingkungan bersama tim independen, serta penguatan fasilitas desa agar lebih tangguh menghadapi risiko di masa depan.
Bupati Irwan mengungkapkan bahwa, hasil ini merupakan kabar baik sekaligus bukti transparansi pemerintah dalam mengawal pemulihan pasca insiden.
“Insya Allah, dengan hasil uji dari DRRC UI dan Pemkab Lutim ini. Masyarakat Towuti dapat tenang karena air dinyatakan layak digunakan. Namun demikian, pemerintah bersama para ahli tetap akan terus melakukan pemantauan rutin agar kepastian ini selalu terjaga,” ujarnya.
“Semua langkah kami pastikan-dilakukan secara fair, transparan, dan untuk kebaikan masyarakat Luwu Timur khususnya yang ada di wilayah terdampak,” pungkas Bupati. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
