JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berkomitmen mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming) sebagai langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional meskipun memiliki keterbatasan lahan pertanian.
Hal tersebut disampaikan Munafri usai menghadiri Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
“Makassar memang bukan daerah pertanian luas, tapi potensi lahan sempit di perkotaan sangat besar jika didukung teknologi modern,” ujar Munafri.
“Kami berharap Kementerian dapat membantu pengembangan pertanian lahan sempit di kota-kota besar seperti Makassar,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar berencana membangun tiga unit green house percontohan di beberapa titik strategis. Fasilitas ini diharapkan menjadi pemantik minat masyarakat kota untuk terlibat dalam pertanian modern.
“Kami butuh percontohan minimal tiga green house agar masyarakat perkotaan tertarik melakukan pertanian lahan sempit dengan teknologi yang tepat,” jelas pria yang akrab disapa Appi itu.
Baca Juga : Pemkab Gowa Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan
Munafri juga membeberkan bahwa potensi pertanian urban di Makassar sangat besar. Dengan lebih dari 5.000 lorong aktif, konsep lorong pangan bisa menjadi basis kegiatan pertanian pekarangan yang terintegrasi.
Program ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian terkait Tanaman Pekarangan Bergizi (TPB), yang akan diadopsi Pemkot Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Kami ingin mengadopsi program TPB dari Kementerian. Selain membuka peluang kerja, juga memperkuat ketahanan pangan masyarakat kota,” tutur politisi Partai Golkar itu.
Selain urban farming, Pemkot Makassar juga berkomitmen mempertahankan lahan pertanian yang tersisa. Saat ini, sekitar 30 persen lahan sawah di Makassar masih berfungsi sebagai daerah irigasi tadah hujan.
“Kami berharap ada dukungan alat pertanian seperti traktor dan mesin pengolah tanah agar lahan sawah yang tersisa bisa dimaksimalkan dan tidak beralih fungsi,” ungkap Munafri.
Ia juga mengapresiasi tanggapan positif dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang siap memberikan dukungan teknis melalui jajaran direktorat jenderal terkait.
“Alhamdulillah, Pak Menteri merespons baik. Kami akan segera menyiapkan usulan teknis agar dukungan Kementerian bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Munafri menjelaskan bahwa penguatan ketahanan pangan di Makassar akan dijalankan secara terpadu lintas sektor, termasuk integrasi antara sistem pengelolaan sampah dan pertanian urban.
“Kami ingin menciptakan siklus ekonomi sirkular, di mana hasil pengelolaan sampah organik bisa dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk urban farming,” jelasnya.
“Komunitas sayur-sayuran seperti tomat dan tanaman hortikultura lainnya akan kami dukung penuh.”
Dengan pendekatan ini, Munafri optimistis Makassar dapat menjadi contoh kota besar yang berhasil memadukan inovasi perkotaan dan kemandirian pangan, di tengah keterbatasan lahan akibat pesatnya pembangunan.
Baca Juga : Wakili Wali Kota, Kepala Brida Palu Buka FGD Bahas Sektor Unggulan Daerah
“Keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak berdaulat pangan. Makassar bisa menjadi contoh bahwa kota besar pun mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Aulia Arsyad, serta Kepala Bapenda Asminullah.
Kepala DP2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, menuturkan bahwa Pemkot mengajukan sejumlah usulan bantuan kepada Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat perkotaan.
“Kami mengusulkan bantuan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (P2L), pengembangan green house, serta alat dan mesin pertanian seperti combine harvester, traktor roda dua dan empat,” jelas Aulia.
Ia menambahkan, bantuan tersebut akan difokuskan bagi masyarakat lorong dan kelompok tani perkotaan agar mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri.
“Kami berharap dukungan dari Kementan bisa segera terealisasi sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tutupnya.
