MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang berintegritas dan transparan sebagai pondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (16/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Dalam forum tersebut, Munafri menyampaikan pandangan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada sistem dan tata kelola yang kuat di setiap lini pemerintahan.
“Ini sangat penting sebagai penguatan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Kegiatan seperti ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, melalui kegiatan ini para kepala daerah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
“Penguatan yang diberikan oleh pimpinan KPK dan para deputi sangat detail. Kami para pimpinan daerah mendapatkan pencerahan karena banyak hal yang sebelumnya tidak kami ketahui,” ungkapnya.
Baca Juga : Wujudkan Makassar Zero Waste, Melinda Aksa Tinjau Pengelolaan Sampah Kecamatan Mamajang
Munafri juga mengusulkan agar kegiatan seperti ini dilakukan secara berkala dan terjadwal, agar semangat antikorupsi terus terjaga di seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari kota hingga tingkat kelurahan.
“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara kontinu, sebagai bentuk saling mengingatkan terhadap bahaya korupsi. Baik oleh KPK maupun inspektorat yang bisa turun langsung hingga ke tingkat pemerintahan paling kecil,” terangnya.
Menurutnya, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali muncul akibat kelalaian atau ketidaktelitian aparatur dalam menjalankan tugas, khususnya dalam pengelolaan anggaran publik.
“Kita harus sadar bahwa persoalan bisa timbul kalau kita lalai, tidak fokus, apalagi bermain-main dengan anggaran publik. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas pria yang akrab disapa Appi itu.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa integritas merupakan kunci utama agar sistem pemerintahan berjalan lancar, transparan, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kita semua harus menjaga integritas supaya sistem pemerintahan bisa berjalan lancar dan tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam arahannya menekankan pentingnya memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, masih ada budaya koruptif yang menghambat kemajuan di daerah, sehingga pencegahan harus dimulai sedini mungkin.
“Korupsi kerap menghambat pembangunan daerah. Karena itu, kami tekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas atau good governance,” ujarnya.
Baca Juga : Wabup Gowa Pastikan Korban Busur di Bontoramba Dapat Perawatan Layak
Johanis menjelaskan bahwa KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga terus memperkuat strategi pencegahan melalui edukasi, pendampingan, dan pengawasan. Kegiatan rakor bersama pemerintah daerah ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan penyelenggara negara tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya pencegahan. Kami ingin memastikan tidak ada penyelenggara negara yang terjebak dalam tindak pidana korupsi. Pencegahan lebih dini seperti ini penting untuk dilakukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, KPK juga terus memperluas pendidikan antikorupsi ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga pejabat publik.
“Kami melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak usia dini, mulai dari tingkat PAUD hingga lembaga pemerintahan, bahkan kepada istri pejabat penyelenggara negara. Semua pihak perlu memahami nilai-nilai integritas,” jelas Johanis.
Melalui kegiatan ini, Johanis berharap kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan semakin kuat dalam memperkuat sistem pengawasan dan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih.
-
-
-
-
