Perluas Cakupan Perlindungan Sosial, Pemkot Luncurkan Program Jaminan Hari Tua Pekerja di Kota Makassar

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan Pemerintah Kota akan perluas cakupan perlindungan social dengan melucurkan program jaminan hari tua pekerja.

Hal itu ia sampaikan menghadiri kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi–Maluku (DPW SP BPJS-TK Sulama), yang mengusung tema “Bersatu Menjadi Kekuatan, Bergerak Membawa Perubahan.”

Acara ini berlangsung di Cabana Maxroom, Hotel MaxOne, Jl. Taman Makam Pahlawan, Kota Makassar, Rabu (22/10/2025), dan akan berlanjut hingga 24 Oktober 2025.

Kegiatan dihadiri oleh pimpinan pusat dan daerah BPJS Ketenagakerjaan, jajaran pengurus serikat pekerja dari delapan provinsi di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Dalam laporan pembukaannya, Ketua DPW SP BPJS-TK Sulawesi–Maluku, Mulyarahmat Abubakar, menyampaikan bahwa Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan kini telah berusia 26 tahun, usia yang mencerminkan kematangan organisasi dalam mengawal kepentingan pekerja.

“Angka ini bukan angka yang mudah, tapi sudah menuju kematangan. Kami telah melalui berbagai dinamika, sejak masih di masa PT Jamsostek (Persero), hingga kini sebagai BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Mulyarahmat.

Ia menjelaskan bahwa wilayah Sulawesi–Maluku terdiri atas 8 provinsi dengan 10 kepengurusan di tingkat kantor cabang, serta memiliki 13.388 anggota aktif.

Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan tanggung jawab besar dalam mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan di wilayah ini.

Mulyarahmat juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemkot Makassar atas dukungan dan koordinasi yang baik dengan serikat pekerja, sehingga berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara win-win solution.

“Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar, atas perhatian dan dukungan konstruktif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Makassar. Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Mulia telah memberikan perlindungan kepada 81 ribu lebih pekerja rentan. Ini langkah konkret yang patut menjadi contoh,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kiprah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra penting pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja.

“Rapat kerja ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen melalui program prioritas Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial), yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 81.466 pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas.

“Program ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir untuk melindungi masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam perlindungan sosial,” tegasnya.

Ketua FKPPI Sulsel itu juga mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperluas cakupan perlindungan dengan meluncurkan program jaminan hari tua bagi kader posyandu di tahun mendatang.

“Alhamdulillah, upaya ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Makassar kini masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kami ingin mempertahankan dan meningkatkan capaian ini hingga mencapai 100 persen perlindungan,” kata Aliyah Mustika Ilham yang juga Ketua FKPPI Sulsel.

Ia pun menyampaikan harapan agar Makassar dapat meraih Paritrana Award, penghargaan nasional atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja.

“Semoga Makassar mendapatkan Paritrana Award tahun ini. Ini akan menjadi hadiah istimewa bagi warga dan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mewujudkan kota yang mulia pemerintahnya, warganya, dan tamunya,” tambahnya.

Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba.

Turut hadir juga, Hendra Nopriansyah, Dewan Penasehat Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Fatahuddin, Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Yasaruddin, Deputi Human Capital BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi–Maluku, Mulyarahmat Abubakar, Ketua DPW SP BPJS-TK Sulama, Para ketua konfederasi serikat pekerja/buruh se-Sulawesi Selatan (KSPSI, KSBSI, KSN Nusantara, KSN Nasional), I Nyoman Haru Sujana, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Serta para ketua DPC dan pengurus wilayah se-Sulawesi dan Maluku.

Mengakhiri sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Mari kita jadikan Rakerwil ini sebagai wadah refleksi dan penyusunan langkah-langkah strategis demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena hanya dengan bersatu dan bergerak bersama, perubahan yang kita cita-citakan dapat terwujud,” tutupnya. (*)

Exit mobile version