MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Jajaran Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar menyambangi Balai Kota Makassar untuk membahas persoalan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere yang selama ini terhambat oleh status aset.
Pertemuan berlangsung pada Selasa (18/11/2025) dan dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota sekaligus Plt. Ketua Demokrat Makassar, Aliyah Mustika Ilham.
Kedatangan para legislator—Ray Suryadi Arsyad dan Tri Sulkarnain Ahmad—dalam forum resmi tersebut menandai keseriusan Fraksi Demokrat untuk mendorong penyelesaian persoalan TPI Paotere yang dianggap krusial bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.
Dalam pemaparannya, Ray Suryadi Arsyad menjelaskan bahwa hambatan utama perbaikan fasilitas TPI Paotere adalah status aset yang masih sepenuhnya berada dalam penguasaan Pelindo. Kondisi itu membuat pemerintah kota tidak leluasa melakukan pembangunan atau rehabilitasi.
“Kami membahas persoalan TPI Paotere ini karena sama sekali tidak bisa dilakukan perbaikan, apalagi pembangunan, sebab asetnya masih sepenuhnya dimiliki Pelindo,” ujar Ray.
Baca Juga : Sidak, Wali Kota Munafri Nostalgia Masa Kecil di SD Inpres Kampus IKIP
Ia mengungkap bahwa pada masa lalu Pemkot bisa mengelola kawasan Paotere melalui skema sewa. Namun skema tersebut terhenti pada 1997 sehingga seluruh penguasaan aset kembali ke Pelindo dan menimbulk
Ray juga memaparkan bahwa DPRD Makassar sempat mendorong rehabilitasi TPI pada 2023. Namun upaya itu justru berujung pada temuan aparat kepolisian pada 2024 karena intervensi anggaran dilakukan pada aset yang bukan milik Pemkot.
“Persoalannya, PAD dari kawasan itu setiap tahun tetap masuk ke Pemerintah Kota Makassar, bahkan lebih dari Rp1 miliar. Tapi fasilitasnya justru tidak layak,” tegasnya.
Ia menyebut kondisi lapak yang bocor, area becek, hingga standar kebersihan yang tidak terpenuhi sebagai masalah yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha.
“Ini fasilitas penyedia bahan pangan. Tidak boleh terkontaminasi. Tidak adil bagi masyarakat yang membayar retribusi tapi tidak merasakan fasilitas yang memadai,” lanjut Ray.
Ray menegaskan bahwa komunikasi langsung antara Pemkot dan Pelindo sangat dibutuhkan untuk mencari titik temu. Jika tak ada perkembangan, Fraksi Demokrat siap mengambil langkah lanjutan.
“Perlu ada tindak lanjut selevel Direktur Pelindo. Kalau tidak, kami akan lakukan RDP. Itu langkah terakhir. Demonstrasi juga langkah terakhir, tapi masyarakat sudah menekan kami,” tegasnya.
Ia mengaku masih berusaha menahan masyarakat agar tidak turun ke jalan, karena hal itu menandakan kegagalan fungsi lembaga perwakilan.
Ray menambahkan bahwa masyarakat hanya menginginkan kepastian status dan kejelasan mekanisme pengelolaan.
“Solusinya bisa hibah, bisa sewa-menyewa. Tidak masalah. Yang penting jelas,” ujarnya.
Baca Juga : Expo Kreatif Andalan 2025: Wadah UMKM Sulsel Tunjukkan Karya dan Daya Saing ke Pasar Global
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas masukan Fraksi Demokrat. Ia menegaskan bahwa Pemkot memahami kebutuhan mendesak perbaikan fasilitas TPI Paotere agar memenuhi standar kesehatan dan kebersihan.
“Kawasan itu harus layak, bersih, dan memenuhi standar karena menyangkut bahan pangan masyarakat,” kata Munafri.
Ia memastikan Pemkot siap berkoordinasi dengan Pelindo dan pihak terkait lainnya untuk mencari formula terbaik yang tidak bertentangan dengan regulasi.
“Pemerintah Kota siap melakukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut,” ujarnya.
Dengan komitmen bersama ini, Pemkot dan DPRD berharap penataan TPI Paotere dapat segera dilakukan sehingga kawasan tersebut bisa kembali berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan di Kota Makassar.
-
-
-
-
