BALIKPAPAN, NEWSURBAN.ID – Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Balikpapan bersama DPD Kalimantan Timur menggelar Diskusi Publik bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Kamis (11/12/2025). Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Arih Franata Filipus Sembiring, mewakili Gubernur Kaltim.
Ketua DPD LAKI Kalimantan Timur, Andi Agussalim SH, menyampaikan bahwa diskusi publik ini digelar untuk memperkuat edukasi masyarakat mengenai ancaman korupsi yang semakin kompleks.
“Bahaya laten korupsi itu nyata. Semangat antikorupsi tidak boleh hanya muncul saat Hakordia, tetapi harus menjadi gerakan harian,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Andi Salim itu mengungkapkan bahwa pihaknya turut mengundang KPK, Kapolda, dan Kejati Kaltim. Namun, KPK berhalangan hadir karena tengah melaksanakan Rakernas dan agenda Hakordia di Yogyakarta.
“Pejabat harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran karena korupsi bisa terjadi di sekitar mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Arih Sembiring menegaskan bahwa Hakordia merupakan momentum penting untuk memperkuat integritas di seluruh lini pemerintahan dan masyarakat.
“Korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi masalah moral dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Ia turut mendorong organisasi masyarakat untuk menyampaikan permohonan dukungan anggaran melalui mekanisme resmi.
“Kalau tidak diminta, bagaimana bisa diberikan? Tapi jangan lewat saya,” tambahnya.
Ketua Umum DPP LAKI, Burhanuddin Abdullah, menegaskan komitmen organisasi yang berdiri sejak 2007 tersebut dalam menjaga independensi.
“Selama 18 tahun, LAKI tidak pernah menerima dana negara. Kami hidup dari gotong royong dan unit usaha,” ungkapnya.
Burhanuddin juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.
“Tanpa sinergi tiga pilar ini, tidak mungkin kita menang melawan korupsi,” katanya.
Ia menutup dengan pernyataan tegas,
“Saya pertaruhkan nyawa untuk melawan korupsi. Jangan pernah takut.”
Diskusi publik ini turut dihadiri unsur Forkopimda, akademisi, organisasi kepemudaan, serta perwakilan LAKI dari berbagai daerah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan LAKI Kaltim dalam mendorong edukasi dan pengawasan publik terhadap potensi korupsi di daerah.
