MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Warga curhat soal drainase kepada Anggota DPRD Kota Makassar Umiyati saat melaksanakan Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2025–2026, di Kelurahan Karuwisi, Kamis (12/2).
Kegiatan reses kali ini digelar di Kelurahan Karuwisi dan dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kasi Pemerintahan Kelurahan Karuwisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para Ketua RT/RW serta warga setempat yang antusias menyampaikan aspirasinya.
Dalam dialog terbuka tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian utama warga. Salah satunya terkait pekerjaan drainase di wilayah antara RW 06 dan RW 05 yang dinilai belum tuntas. Warga mengeluhkan genangan air yang masih sering terjadi akibat perbaikan drainase yang tidak selesai secara menyeluruh.
Selain itu, warga RW 06 juga mengusulkan pembenahan Posyandu, khususnya renovasi atap yang sudah mengalami kerusakan dan dikhawatirkan mengganggu pelayanan kesehatan balita dan ibu hamil.
Program Urban Farming yang saat ini mulai dijalankan Pemerintah Kota Makassar turut menjadi sorotan. Warga menilai program tersebut masih tergolong baru sehingga membutuhkan sosialisasi dan pendampingan lebih lanjut dari dinas terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di bidang layanan kesehatan, warga mengeluhkan banyaknya kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat penerapan sistem desil. Mereka berharap adanya solusi agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara maksimal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Politisi Perempuan PPP ini
menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif warga dalam menyampaikan persoalan yang ada di lingkungannya.
Terkait persoalan drainase, Umiyati menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi pekerjaan yang belum tuntas, termasuk kemungkinan penganggaran lanjutan agar permasalahan genangan dapat diatasi secara menyeluruh dan tidak bersifat tambal sulam.
“Insya Allah nanti akan saya coba koordinasikan ke Dinas terkait agar ini bisa segera ditindak lanjuti. Bisa bisa direalisasikan,” tutur Umiyati.
Untuk pembenahan Posyandu, Anggota Komisi B DPRD Makassar ini mengaku akan mendorong OPD terkait agar memasukkan dalam skala prioritas, mengingat Posyandu merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Terkait persoalan BPJS nonaktif akibat sistem desil, Umiyati mengakui bahwa hal tersebut menjadi keluhan di banyak wilayah. Ia berkomitmen untuk menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat bersama dinas sosial dan instansi terkait agar ada solusi konkret, terutama bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
“Beberapa hari ini, masyarakat ramai mengadu kenapa PBI JK BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Bukan hanya di Kelurahan Karuwisi tetapi juga di kelurahan lain. Keluhkan akan saya coba koordinasikan ke Dinas terkait karena kami juga di DRPD saya menyayangkan hal itu,” ujar Umiyati.
Umiyati menegaskan, seluruh aspirasi yang masuk akan dicatat secara resmi sebagai bahan laporan reses dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah kota.
“Kami hadir untuk mendengar dan memperjuangkan. Insya Allah setiap aspirasi akan kami kawal sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
Reses ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tepat sasaran di Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Karuwisi. (*)
-
-
-
-
