MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh DPRD Kota Makassar menyoroti alokasi anggaran untuk program Makassar Half Marathon (MHM) yang mencapai Rp2,5 miliar dari APBD.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Azwar Rasmin, menilai besaran anggaran yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar perlu ditinjau ulang. Ia mengusulkan agar anggaran tersebut direvisi atau dinormalisasi karena dinilai cukup besar untuk sebuah event lari.
Menurut Azwar, kegiatan seperti MHM memang memberi dampak positif dalam mempromosikan Makassar. Namun, ia mempertanyakan penggunaan dana APBD yang tetap besar meskipun event tersebut juga didukung sponsor serta biaya pendaftaran peserta.
“Event ini bagus untuk promosi daerah, tapi perlu dipertanyakan kenapa masih membutuhkan anggaran besar dari APBD, sementara ada sponsor dan kontribusi peserta,” ujarnya dalam rapat Pansus, Rabu (6/5/2026).
Ia juga menekankan pentingnya prioritas anggaran, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang masih tinggi di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Masih banyak warga yang membutuhkan bantuan pendidikan dan layanan kesehatan. Kalau tetap dilaksanakan, anggarannya sebaiknya dikurangi, bahkan perlu evaluasi total,” tegasnya.
Azwar meminta agar program MHM menjadi catatan penting dalam rekomendasi akhir Pansus LKPJ terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar.
Pandangan serupa disampaikan anggota Pansus lainnya, Muchlis Misbah. Ia meminta agar program tersebut dikaji ulang, terutama terkait kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah dan dampak ekonomi.
“Dikatakan memberi dampak besar, tapi kontribusi konkretnya apa? Itu perlu dijelaskan secara jelas dan terukur,” katanya.
Muchlis juga menyoroti klaim peningkatan okupansi hotel selama event berlangsung yang menurutnya harus didukung data valid.
Ia bahkan membandingkan potensi manfaat anggaran tersebut jika dialihkan ke sektor pendidikan.
“Kalau Rp2,5 miliar digunakan untuk pembangunan sekolah, manfaatnya bisa dirasakan jangka panjang. Jadi bukan berarti program ini tidak baik, tapi perlu evaluasi agar tepat sasaran,” pungkasnya.
-
-
-
-
