JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati perkembangan perekonomian global yang masih dibayangi gejolak geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volatilitas pasar keuangan global serta penguatan US Dollar Index yang memicu fluktuasi nilai tukar di negara-negara emerging markets.
Meski demikian, OJK menilai fundamental perekonomian Indonesia tetap resilien dengan dukungan tingkat inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi domestik yang masih positif.
OJK juga terus melakukan monitoring intensif terhadap perkembangan industri perbankan nasional, termasuk tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan jenis valuta.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan hingga April 2026 pertumbuhan DPK nasional tercatat sebesar 11,39 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut masih didominasi DPK dalam denominasi rupiah yang tumbuh sebesar 11,49 persen (yoy).
“DPK rupiah tumbuh didorong oleh giro sebesar 23,25 persen, tabungan 7,88 persen, dan deposito sebesar 6,91 persen,” ujar Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Sementara itu, DPK valuta asing (valas) juga tumbuh sebesar 10,87 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut berasal dari giro valas sebesar 3,15 persen, tabungan valas sebesar 23,21 persen, dan deposito valas sebesar 22 persen.
Jumlah rekening DPK juga terus mengalami peningkatan. Hingga April 2026, jumlah rekening DPK tercatat mencapai 667.169.152 rekening atau tumbuh sebesar 7,22 persen (yoy). Mayoritas rekening masih didominasi denominasi rupiah.
Menurut Dian, sejak awal 2026 memang terjadi peningkatan porsi DPK valas terhadap total DPK. Namun, kondisi tersebut masih tergolong wajar dan relatif stabil pada kisaran 15 persen hingga 16 persen.
“Peningkatan DPK valas masih tergolong wajar sehingga porsi DPK valas terhadap total DPK sampai saat ini relatif stabil,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan DPK valas terutama terjadi pada instrumen deposito karena suku bunga deposito valas yang ditawarkan sejumlah bank besar cukup kompetitif. Kondisi ini juga menjadi insentif bagi eksportir untuk menempatkan dananya di dalam negeri.
OJK memastikan stabilitas sektor keuangan domestik saat ini tetap terjaga. Ketahanan industri perbankan dinilai masih kuat, tercermin dari rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi sebagai buffer dalam menghadapi risiko.
Likuiditas perbankan juga dinilai memadai. Hingga April 2026, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88 persen. Sementara rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 111,13 persen dan 25,39 persen.
Angka tersebut berada jauh di atas threshold yang ditetapkan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Dengan kondisi itu, fungsi intermediasi perbankan dan layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan baik.
Selain itu, OJK juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perubahan nilai tukar serta dampaknya terhadap sektor perbankan. Hal itu terlihat dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang masih berada jauh di bawah batas maksimum 20 persen dari modal bank.
“Dampak immediate dari pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif masih terbatas,” kata Dian.
Meski demikian, OJK tetap mencermati potensi dampak lanjutan atau second round impact akibat imported inflation dan cost-push inflation seiring kenaikan harga minyak global.
OJK menilai fluktuasi permintaan valas yang terjadi saat ini masih merupakan bagian dari respons diversifikasi aset yang wajar dan terukur.
Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, OJK terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*)
