 MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperluas komunikasi politik yang inklusif dengan merangkul seluruh elemen strategis, termasuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Komitmen ini terlihat nyata saat Munafri menerima kunjungan audiensi dari Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar pada Jumat (26/6/2026).
Koalisi parpol tersebut berisikan gabungan dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, serta Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Langkah taktis ini Pemkot Makassar ambil guna memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi dalam menyukseskan program pembangunan daerah.
Perwakilan koalisi, Izhar, menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus mengawal penuh program kerja Wali Kota Munafri. Melalui kemitraan yang solid, parpol non-parlemen siap menjadi jembatan informasi agar kebijakan pemerintah mendatangkan manfaat riil bagi publik.
Siap Edukasi Warga Terkait Penataan PKL
Selanjutnya, Izhar yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Bappilu DPC PBB Kota Makassar menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik memerlukan pemahaman yang utuh dari masyarakat. Oleh karena itu, ketiga parpol bentukan koalisi ini siap turun langsung ke akar rumput guna mengedukasi warga, terutama terkait sterilisasi dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
“Kami siap memberikan penjelasan detail di lapangan agar tidak terjadi salah paham di kalangan masyarakat. PBB bersama Partai Ummat dan PKN yang mengusung pasangan MULIA pada Pilwali 2024 berkomitmen penuh mempercantik estetika Kota Makassar,” ujar Izhar.
Menurutnya, dampak positif dari kebijakan penataan ini sudah mulai terlihat secara kasat mata. Jalur-jalur protokol yang sebelumnya semrawut kini menjadi lebih tertata, fungsi trotoar bagi pejalan kaki mulai kembali, dan arus lalu lintas menjadi lebih lancar.
Pemkot Makassar Siapkan Lokasi Relokasi 400 Lapak
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa kesuksesan penataan kota tidak mungkin bertumpu pada pundak pemerintah sendiri. Pihaknya membutuhkan sokongan penuh dari parpol, organisasi masyarakat, hingga tokoh komunitas lokal yang memiliki kedekatan emosional dengan warga.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri secara mutlak. Kami menyambut baik dukungan dari rekan-rekan koalisi dan meminta agar skema kolaborasi ini dirancang matang agar langsung menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat,” urai Munafri.
Lebih lanjut, Munafri mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar tengah mematangkan sejumlah titik alternatif sebagai lokasi relokasi bagi para pedagang yang terdampak penataan. Salah satu lokasi strategis bahkan siap menampung hingga 400 lapak pedagang secara terpusat.
Ia menekankan bahwa proses perpindahan pedagang harus berlangsung serentak agar pusat ekonomi baru tersebut langsung hidup dan ramai pengunjung. “Melalui jaringan struktural partai yang menjangkau tingkat bawah, mari kita matangkan komunikasi dialogis ini demi kemajuan bersama Kota Makassar,” pungkas Munafri.
-
-
-
-
