Rapat tersebut dihadiri Ketua BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Darwis Ismail, Ketua Umum BPP KKLR, Arsyad Kasmar, Sekretaris BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Imran Nating, serta sejumlah pengurus lainnya.
Darwis Ismail mengatakan pertemuan tersebut merupakan mekanisme koordinasi rutin untuk menyampaikan perkembangan perjuangan sekaligus menyusun langkah strategis yang akan dijalankan dalam waktu dekat.
“Rapat ini kami laksanakan dalam rangka berkoordinasi dengan Ketua Umum KKLR sekaligus melaporkan progres kegiatan BPP. Kami juga memaparkan rencana-rencana ke depan yang akan dilaksanakan dalam mengawal upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah,” ujarnya.
Menurut Darwis, pembahasan berlangsung konstruktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan menjadi pedoman BPP DOB dalam melanjutkan perjuangan pemekaran.
“Alhamdulillah, dalam rapat tersebut disepakati beberapa strategi ke depan. Insya Allah seluruh agenda yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan lancar,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh Wija to Luwu untuk terus memberikan dukungan dan doa agar cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya dapat terwujud.
“Kami mengharapkan dukungan dan doa seluruh masyarakat Luwu Raya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama menjadi kenyataan,” ucap Darwis.
Lanjutan Konsolidasi di Tana Luwu
Rapat koordinasi di Jakarta merupakan kelanjutan dari rangkaian konsolidasi yang dilakukan BPP DOB Provinsi Luwu Raya dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, tim pemekaran telah melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di kawasan Tana Luwu, yakni Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Luwu Timur. Tim juga melakukan pertemuan dengan Datu Luwu di Istana Kedatuan Luwu.
Berbagai agenda tersebut difokuskan untuk memperkuat dukungan politik, membangun kesamaan persepsi, serta menyempurnakan dokumen administratif yang dibutuhkan dalam proses pembentukan daerah otonom baru.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Hasbi Syamsu Ali, sebelumnya menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan agenda bersama seluruh masyarakat Tana Luwu sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.
Fokus Lengkapi Persyaratan Daerah
Di tengah masih berlakunya moratorium pembentukan daerah otonom baru oleh pemerintah pusat, BPP DOB memilih tetap memperkuat konsolidasi internal dan eksternal.
Fokus perjuangan saat ini diarahkan pada penyempurnaan seluruh persyaratan yang menjadi kewenangan daerah, mulai dari penguatan dukungan pemerintah daerah, penyelesaian dokumen administratif, hingga membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
BPP DOB Provinsi Luwu Raya merupakan badan kerja yang dibentuk secara bersama oleh BPP KKLR dan Kedatuan Luwu untuk mengoordinasikan seluruh tahapan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya beserta Kabupaten Luwu Tengah sebagai satu paket kebijakan pemekaran.
Keberadaan badan pekerja tersebut diharapkan mampu menjaga konsolidasi lintas elemen agar perjuangan pembentukan daerah otonom baru tetap berjalan secara terarah, terukur, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
-
-
-
