PALU, NEWSURBAN.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A Lamadjido, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan memperkuat validitas data, digitalisasi, dan inovasi dalam mempercepat program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bedah rumah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat membuka Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Penerima BSPS Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah dengan tema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat”, yang berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/07/2026).
Rapat tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan berbagai pihak terkait dalam mendukung program rumah tidak layak huni (RTLH), Berani Sejahtera, dan Berani Bedah Rumah.
Dalam arahannya, Wagub menyampaikan bahwa keberhasilan program perumahan sangat bergantung pada kualitas data yang akurat, lengkap, dan tepat sasaran. Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan, menghindari kesalahan sasaran, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas. Setiap program pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Wagub.
Ia menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni data lengkap, digitalisasi, dan inovasi. Ketiganya, kata dia, merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, digitalisasi akan mempermudah proses verifikasi, memperkuat transparansi, serta memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memantau penerima manfaat program.
“Digitalisasi membuat pekerjaan kita lebih transparan dan akuntabel. Karena itu, saya meminta seluruh OPD memiliki data yang jelas dan sistem identifikasi yang baik,” tegasnya.
Wagub juga mengapresiasi keberadaan aplikasi e-Berani Tampak yang dikembangkan Dinas Perkimtan sebagai sistem informasi terpadu bidang perumahan. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengakses data masyarakat berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, serta tingkat desil kesejahteraan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Ia mendorong agar pengembangan sistem tersebut terus disempurnakan, termasuk melengkapi data lokasi rumah penerima bantuan dengan titik koordinat.
“Saya sarankan setiap rumah yang mendapatkan bantuan dilengkapi koordinat lokasi. Ketika pimpinan daerah atau pemerintah pusat membutuhkan data, cukup membuka sistem, rumah yang dimaksud bisa langsung terlihat, siapa penerimanya, bagaimana kondisinya, dan berada pada tingkat kesejahteraan yang mana,” jelasnya.
Selain penguatan data dan digitalisasi, Wagub Reny juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.
“Jangan kita bekerja hanya berputar pada cara-cara lama. Kita harus terus mencari inovasi agar pekerjaan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan bahwa program bedah rumah memiliki keterkaitan erat dengan upaya penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, kondisi rumah tidak layak huni menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ia mencontohkan bahwa penanganan rumah tidak layak huni menjadi salah satu strategi penting dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah, sehingga program perumahan harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Komitmen Gubernur dan saya sangat kuat agar program Berani bedah rumah ini berhasil. Karena ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka meningkat dan salah satu persoalan kemiskinan dapat kita tekan,” ungkapnya.
Wagub juga mengapresiasi dukungan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah dalam percepatan sertifikasi tanah bagi penerima bantuan. Menurutnya, kepemilikan sertifikat menjadi salah satu syarat penting agar masyarakat dapat menerima bantuan bedah rumah.
“Kita tidak bisa memberikan bantuan rumah jika persoalan legalitas tanah belum selesai. Karena itu, mari kita bergandengan tangan mempercepat penyelesaian sertifikat bagi masyarakat penerima bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Akris Fattah Yunus, menyampaikan bahwa program BSPS Tahun 2026 di Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi sekitar 5.977 unit bantuan dan terus dilakukan percepatan pelaksanaan melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, penguatan kolaborasi juga dilakukan melalui berbagai sistem informasi, seperti MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak, yang bertujuan mempermudah integrasi data dan mempercepat intervensi program perumahan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah berdasarkan data kemiskinan dan kondisi rumah tidak layak huni, sehingga program lebih tepat sasaran menuju terwujudnya Sulteng Nambaso.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah Indera Imanuddin, perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Recky Walter Lahope, Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Perkimtan sekabupaten/kota, serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (ysw/*)
-
-
-
-
