DENPASAR, NEWSURBAN.ID – Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, SE menjadi salah satu narasumber pada 16th Annual Conference of the International Society for Integrated Disaster Risk Management (IDRiM 2026) yang berlangsung di Denpasar, Bali, 5-9 September 2026.
Konferensi internasional tahunan ini diselenggarakan oleh Resilience Development Initiative (RDI) bekerja sama dengan IDRiM Society. Forum ini mempertemukan akademisi, praktisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara untuk membahas penguatan ketangguhan kota serta strategi pengurangan risiko dan dampak bencana.
Dalam sesi pemaparannya, Hadianto menyoroti isu perlindungan kelompok rentan sebagai prioritas utama dalam penanggulangan bencana. Ia menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi ketika bencana terjadi, sehingga kebijakan kebencanaan tidak boleh bersifat umum.
“Pemerintah tidak hanya hadir untuk melindungi, tetapi juga memastikan penyandang disabilitas menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan,” ujar Hadianto di hadapan peserta konferensi.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Kota Palu telah menerapkan mekanisme pelibatan langsung melalui musrenbang kota. Dalam forum perencanaan pembangunan tersebut, penyandang disabilitas diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan, kendala, dan aspirasi mereka terkait aksesibilitas, evakuasi, hingga layanan dasar saat bencana.
Menurut Hadianto, pelibatan ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga relevan dengan kondisi di lapangan.
“Dengan pelibatan itu, kebijakan pembangunan yang dihasilkan diharapkan lebih inklusif dan menjawab kebutuhan seluruh warga, tanpa terkecuali,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalaman Kota Palu pasca bencana 2018 menjadi pelajaran penting. Dari sanalah muncul kesadaran bahwa ketangguhan sebuah kota diukur dari seberapa aman kelompok paling rentannya.
Fokus utama IDRiM 2026 tahun ini memang diarahkan pada integrasi pengurangan risiko bencana dengan prinsip keadilan dan inklusi sosial. Para pembicara sepakat bahwa pendekatan kebencanaan yang efektif harus menempatkan manusia sebagai pusat, dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal.
Kehadiran Wali Kota Palu dalam forum ini juga menjadi upaya memperkenalkan praktik baik dari daerah kepada jejaring internasional, sekaligus belajar dari pengalaman kota lain dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih adil dan berkelanjutan. (ysw/*)
