PALU, NEWSURBAN.ID – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah penerima manfaat, Rabu (23/9/2026).
Sidak ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Palu dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar, khususnya dari sisi kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan, serta kelengkapan administrasi dan operasional SPPG.
Dalam pelaksanaan sidak, Wakil Wali Kota Imelda didampingi Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Palu yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Rombongan mengunjungi Dapur SPPG Pantoloan, Dapur SPPG Talise 3, SMP Satu Atap Layana Indah, dan SMP Negeri 17 Palu. Pemerintah Kota Palu sendiri menargetkan sebanyak 11 SPPG dari total 37 SPPG yang saat ini beroperasi di Kota Palu untuk menjadi sasaran pengawasan.
Menurut Wakil Wali Kota, pemantauan secara langsung diperlukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan seluruh penyelenggara MBG menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.
Dari hasil pemantauan, secara umum makanan yang disajikan kepada peserta didik tidak ditemukan persoalan dari sisi kualitas. Namun, terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti, salah satunya menyangkut variasi menu.
“Keluhannya bukan terkait menu sebenarnya, tetapi menu yang kurang bervariasi. Ini menjadi catatan yang nanti akan kami sampaikan kepada SPPG yang menyalurkan MBG ke sekolah,” ujar Wakil Wali Kota Imelda.
Selain menu, aspek sanitasi dan pengelolaan limbah menjadi perhatian utama.
“Yang paling banyak saya lihat itu pengolahan limbah. IPAL-nya masih menjadi pekerjaan rumah karena belum sesuai ketentuan. Kemudian cara mereka melakukan pengemasan dan penyimpanan barang juga masih minim, sehingga ini menjadi perhatian untuk segera diperbaiki,” kata Wakil Wali Kota.
Ia menegaskan, keberadaan SPPG sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Program MBG harus dibarengi dengan pemenuhan standar teknis dan administratif, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tenaga juru masak yang memiliki sertifikasi kompetensi, serta sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar kesehatan lingkungan.
“Kita berharap semua SPPG yang berada di Kota Palu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Regulasinya juga jelas dan mereka harus memenuhi sertifikasi-sertifikasi yang memang wajib dimiliki,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Imelda menambahkan, pengawasan tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan potensi persoalan dapat segera diketahui dan diperbaiki.
“Kita mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak kita yang menjadi penerima manfaat. Karena itu kami turun lebih awal agar mitigasi bisa dilakukan sedini mungkin,” tutupnya.
Melalui pengawasan berkala, Pemerintah Kota Palu berharap seluruh SPPG dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga Program MBG dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat bagi peserta didik di Kota Palu. (*)
-
-
-
-
