MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Winarno Eka Putra, mendorong penguatan kolaborasi antara ulama, akademisi, pemerintah, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses masyarakat terhadap literasi dan layanan keuangan syariah.
Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam Workshop “Akselerasi Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia” yang diselenggarakan PT Bank Sulselbar di Ballroom Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Selasa (3/11/2026).
Workshop bertema “Sinergi Ulama, Akademisi, Pemerintah dan Industri dalam Memperluas Inklusi dan Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah” tersebut merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026.
Dalam sambutannya, Andi Winarno menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah memiliki relevansi strategis dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita menyadari bahwa potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Sulsel, sangatlah besar. Sulsel memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk menjadikan keuangan syariah sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan kolaborasi erat antara ulama, akademisi, pemerintah, dan industri jasa keuangan. Sinergi keempat unsur ini dinilai penting untuk memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Andi Winarno mengatakan, Pemprov Sulsel berkomitmen mendukung penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan kebijakan daerah, pembukaan ruang kolaborasi, serta peningkatan sinergi kelembagaan.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat. Menurutnya, edukasi perlu diperluas agar manfaat layanan keuangan syariah dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Edukasi harus digalakkan secara masif, mulai dari pelaku UMKM, pondok pesantren, hingga masyarakat luas,” katanya.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan gagasan konstruktif dan langkah kolaboratif yang dapat diimplementasikan secara nyata. Pemprov Sulsel, lanjutnya, siap mendukung berbagai inisiatif strategis untuk memajukan ekonomi umat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sistem keuangan syariah.
“Melalui forum workshop ini, kita berharap lahir pemikiran-pemikiran konstruktif serta langkah-langkah kolaboratif konkret yang dapat langsung diterapkan. Mari kita jadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan rujukan utama ekosistem ekonomi syariah di Indonesia Timur,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar, Dirhamsyah Kadir, berharap pengembangan ekosistem ekonomi syariah semakin meluas, termasuk di lingkungan pondok pesantren. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong aktivitas UMKM dan memperkuat dunia usaha.
“Workshop ini menjadi bagian dari IIFS 2026. Kami berharap momentum IIFS ini semakin memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di kawasan Timur Indonesia,” ujarnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, turut mengapresiasi penyelenggaraan workshop yang diinisiasi PT Bank Sulselbar tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan ekosistem keuangan syariah di Sulawesi Selatan.
Hadir pula Anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, Komisaris Utama PT Bank Sulselbar Jufri Rahman, serta jajaran komisaris dan direksi PT Bank Sulselbar. (*)
