LUWU TIMUR, NEWSURBAN.ID – Konflik agraria di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kembali memanas. Di tengah proses gugatan yang diajukan puluhan petani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, aktivitas penggusuran kembali berlangsung pada 7 dan 9 November 2026.
Dalam rilis pers tertanggal 9 November 2026, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menyebut dua unit ekskavator yang dikawal sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali merusak tanaman jengkol milik Petani Laoli.
Pendamping hukum Petani Laoli, Siti Nur Alisa, menyayangkan aktivitas penggusuran yang berlangsung ketika gugatan terhadap sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur masih dalam proses persidangan.
“Ini tindakan yang sangat keji sekaligus menampakkan sisi buruk Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Proses hukum yang sedang berlangsung seharusnya dihormati terlebih dahulu dan menghindari adanya aktivitas. Ini justru mereka sendiri yang mengajarkan ke publik untuk tidak patuh hukum,” ujar Siti Nur Alisa.
*Puluhan Tanaman Jengkol Dilaporkan Tumbang*
Menurut keterangan LBH Makassar, para petani baru mengetahui adanya aktivitas penggusuran setelah ekskavator beroperasi selama kurang lebih lima jam.
Sejumlah petani yang saat itu berada di posko perjuangan, sekitar satu kilometer dari lokasi kebun, kemudian bergegas menuju tempat kejadian setelah menerima informasi tersebut.
Setibanya di lokasi, mereka mendapati puluhan tanaman jengkol milik mereka telah tumbang dan rata dengan tanah.
Para petani selanjutnya berhimpun dan berupaya menghalangi aktivitas penggusuran yang masih berlangsung. Dalam rilis tersebut, LBH Makassar juga menyebut sejumlah personel TNI berada di lokasi untuk mengawal kegiatan tersebut.
LBH Makassar menyatakan lahan yang digarap petani sejak lama itu direncanakan untuk diserahkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) melalui perjanjian sewa-menyewa untuk kepentingan proyek strategis nasional (PSN).
*Gugatan HPL Masih Berjalan di PTUN*
Penggusuran terbaru ini berlangsung ketika 29 Petani Laoli tengah menempuh jalur hukum untuk menguji keabsahan penerbitan sertifikat HPL atas lahan yang mereka klaim telah kuasai dan kelola sejak 1998.
Gugatan tersebut didaftarkan ke PTUN Makassar pada 28 Agustus 2026. Objek sengketanya adalah sertifikat HPL Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berkaitan dengan proyek PT IHIP.
Dalam rilis sebelumnya, LBH Makassar menyebut para penggugat mempersoalkan penerbitan sertifikat HPL tanpa adanya penguasaan fisik oleh pemerintah daerah. Mereka juga mendalilkan bahwa keberadaan dan penguasaan lahan oleh petani belum diselesaikan sebelum sertifikat tersebut diterbitkan.
Dalil-dalil tersebut menjadi bagian dari materi yang dimohonkan untuk diuji melalui proses peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, keabsahan penerbitan sertifikat HPL masih menjadi pokok sengketa yang harus diputus melalui mekanisme hukum.
*LBH Pertanyakan Keterlibatan Aparat*
Selain mempersoalkan aktivitas penggusuran, pendamping hukum petani juga mempertanyakan keterlibatan aparat keamanan dalam pengawalan kegiatan di lokasi sengketa.
“Kami juga mempertanyakan keterlibatan aparat Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai aparat keamanan mengapa mereka juga ikut terlibat sedangkan ada proses hukum yang sedang berlangsung?” tanya Lisa.
LBH Makassar menilai aktivitas penggusuran tersebut perlu menjadi perhatian karena berlangsung ketika para petani sedang menempuh upaya hukum untuk menguji keputusan administrasi pemerintah.
Di sisi lain, proses persidangan gugatan Petani Laoli juga berlangsung pada Senin, 9 November 2026, di PTUN Makassar dengan agenda pemeriksaan bukti surat dari para pihak.
Situasi ini kembali memperlihatkan ketegangan antara upaya petani mempertahankan lahan garapan dan rencana pemanfaatan lahan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan proyek industri.
Hingga rilis LBH Makassar diterbitkan, belum terdapat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun pihak terkait mengenai aktivitas penggusuran pada 7 dan 9 November tersebut.
Sementara itu, proses hukum di PTUN Makassar masih menjadi jalur untuk menguji keabsahan sertifikat HPL yang dipersoalkan para petani. (*)
-
-
-
-
