PALU, NEWSURBAN.ID – Badan Bank Tanah adalah lembaga khusus dengan kewenangan khusus dalam mengelola tanah negara untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng berharap institusi ini dapat menjadi problem solver (pemecah masalah) atas permasalahan pertanahan yang berujung konflik.
“Semoga dapat membangun kolaborasi dan sinergitas bagi kepentingan masyarakat dan meminimalisir konflik-konflik agraria supaya tidak ada lagi masyarakat yang jadi korban,” ucap Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si membacakan sambutan lengkap Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si sekaligus membuka Sosialisasi Badan Bank Tanah di hotel BW Coco, Kamis (6/3).
Baca Juga: Purnabakti, Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri Mohon Pamit Dihadiri Wali Kota Palu dan Gubernur Sulteng
Sosialisasi-diikuti pemangku kepentingan pertanahan di Sulteng dalam rangka persiapan penyusunan proposal Pelepasan Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPK-TP) untuk ketahanan pangan dan energi di 8 kabupaten serta rencana perolehan tanah yang dikeluarkan dari kawasan hutan (APL) hasi review tata ruang di Kabupaten Banggai.
Pertemuan ini,diharap asisten dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang peran dan fungsi Badan Bank Tanah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset tanah di Sulteng termasuk konektivitasnya dengan pembangunan daerah dalam bingkai 9 program unggulan BERANI.
“Bank Tanah dapat berperan kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” lanjut asisten demi terwujudnya tata kelola tanah yang adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Geopark Poso, Legasi Gubernur Rusdy Mastura Untuk Pariwisata Sulteng
Sehingga tanah yang ada harap asisten dapat bermanfaat mendorong investasi, aksesibilitas dan produktivitas warga. Termasuk mendukung program-program strategis nasional. Seperti ketahanan pangan dan energi, perumahan rakyat dan hilirisasi industri.
“Semoga Badan Bank Tanah dapat memberikan kontribusi kesejahteraan dan mendukung pembangunan nasional,” harapnya ke depan.
Sementara Deputi Perencanaan Strategis & Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menyampaikan bahwa tugas-tugas yang-diemban Bank Tanah! cukup beragam. Antara lain merencanakan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan. Serta reforma agraria dan keadilan pertanahan.
Baca Juga: Hadiri High Level Meeting TPID Kota Palu, Reny Ingatkan Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan
Dia mengungkapkan, Badan Bank Tanah memiliki hak pengelolaan di lahan seluas lebih dari 6000 hektaredi Kabupaten Poso. Lahan ini jelasnya di siapkan untuk industri peternakan sapi perah.
Ia berharap kehadiran Badan Bank Tanah dapat di sambut dengan baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota. Dan stakeholder pembangunan di Sulteng.
“Sosialisasi ini dapat menjadi awal silaturahmi dan koordinasi yang baik dalam menggali masukan dan aspirasi. Demi terwujudnya pengelolaan tanah tepat sasaran dan berkelanjutan,” tandasnya. Ia siap menjadi pilar penting mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Sulteng.
Nampak hadir di pembukaan sosialisasi, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Ir. Christina Sandara Tobondo, M.T, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulteng. Dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Provinsi Sulteng. (Ro Adpim Setdaprov Sulteng/ysw/*)
-
-
-
-
