MAKASSSR, NEWSURBAN.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat komitmen dalam menata infrastruktur kota agar lebih rapi, aman, dan modern.
Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus adalah desain perencanaan ducting untuk Proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), sebuah sistem yang akan menata seluruh jaringan utilitas seperti kabel listrik, telekomunikasi, dan pipa agar terintegrasi di bawah tanah.
Nantinya ada 16 ruas jalan. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama PT Tiga Permata Bersinar yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (25/9/2025).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin langsung jalannya pertemuan, didampingi Sekretaris Daerah Zulkifly Nanda, serta Komisaris PT Tiga Permata Bersinar, Ricky Fandi.
Rapat juga dihadiri para pemangku kepentingan lintas OPD, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Pertanahan.
Baca Juga: Munafri Arifuddin Tegaskan Komitmen Wujudkan Kesetaraan bagi Warga Difabel
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Kerja Sama, serta Camat Rappocini, Camat Panakkukang, Camat Ujung Pandang, dan Direktur Utama PDAM Makassar.
Melalui perencanaan ducting SJUT ini, Pemkot Makassar menargetkan terciptanya kota yang tertata, minim gangguan kabel udara, serta mendukung wajah perkotaan yang lebih estetis dan ramah investasi di masa depan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya perencanaan matang dalam pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang mengusung sistem ducting.
Ia menegaskan, perencanaan yang baik menjadi kunci keberlanjutan proyek agar dapat dikerjakan secara menyeluruh dan tidak menimbulkan monopoli.
“Perencanaan untuk kerja sama pemerintah kota harus jelas. Menurut saya, perlu ada batas minimal berapa ruas agar program ini berkelanjutan,” ujar Munafri, saat memimpin rapat koordinasi.
Baca Juga: Wali Kota Makassar Pantau Posko Keamanan di Lokasi Kerusuhan Kandea
“Kalau menyanggupi, kami akan menggandeng provider dan investor lain untuk membangun di ruas lainnya,” tambah Appi.
Program SJUT merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Makassar untuk menata jaringan utilitas, seperti kabel listrik dan telekomunikasi, agar terintegrasi di bawah tanah. Upaya ini diharapkan menjadikan Makassar lebih rapi, aman, dan modern.
Menurutnya, keterlibatan banyak pihak akan mempercepat progres pembangunan sekaligus menjaga keindahan kota.
“Dengan begitu, proyek ini bisa diselesaikan secara bersamaan. Relawan di lapangan juga harus turun untuk menambah estetika kota dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menegaskan pentingnya penyiapan skema kerja sama investasi yang jelas dalam pengembangan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau ducting sharing.
Baca Juga: Wali Kota Munafri bersama Bunda PAUD Makassar Serahkan Hadiah Lomba Mewarnai Anak Semarak HAN 2025
Menurutnya, proyek yang memungkinkan berbagai provider telekomunikasi menempatkan kabel dan utilitas lain dalam satu jalur bawah tanah ini tidak dapat lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata, melainkan harus berbasis investasi pihak ketiga.
“Skema kerja sama dengan investor perlu dirancang matang. Kita harus menyiapkan mekanisme yang sesuai regulasi, apakah melalui retribusi atau pola sewa. Namun, berdasarkan regulasi terbaru, ada perubahan mendasar,” kata Zulkifly.
Ia menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 menjadi acuan baru. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi mengenakan biaya sewa atas ducting sharing karena infrastruktur yang dipakai untuk kabel optik harus terintegrasi dalam satu kesatuan.
Dengan aturan itu, perhitungan biaya tidak bisa lagi menggunakan sistem sewa, tetapi melalui retribusi daerah.
“Ini penting dicermati oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat, khususnya yang menangani ducting sharing,” ujarnya.
Baca Juga: Wakil Menteri Pariwisata Kagumi Wajah Baru Kreatif Makassar
Zulkifly juga menekankan, perubahan kewenangan pengelolaan. Jika sebelumnya Dinas Tata Ruang menjadi leading sector dalam perhitungan sewa, kini sesuai Permendagri Nomor 7, pihak pemilik aset jalan menjadi penanggung jawab.
“Kalau berbicara soal jalan, tentu yang memegang kewenangan adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ini perubahan besar yang harus kita perhatikan,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa forum kerja sama dengan investor harus tetap di laksanakan untuk memastikan mekanisme investasi dan retribusi sejalan dengan regulasi pusat.
“Makassar punya potensi besar di sektor telekomunikasi. Investasi fiber optik kita termasuk yang tertinggi, sehingga peluang masuknya banyak provider harus di atur dengan baik,” tuturnya.
Zulkifly mencontohkan pengalaman internasional sebagai referensi pengembangan. Di mana, di Singapura, ducting sharing memungkinkan beberapa pipa dalam satu jalur.
Baca Juga: Pemkot Makassar Hentikan Laskar Pelangi Per 1 Oktober, Alihkan ke Skema PJLP
“Nilai investasinya memang lebih besar, tetapi hasilnya rapi dan efisien. Kita harus menyiapkan model serupa agar tidak ada lagi penggalian ulang di masa depan,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan ducting sharing di Makassar bukan hanya untuk estetika kota, tetapi juga untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan jaringan provider.
“Saat ini baru ada sekitar tujuh provider, namun ke depan jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Karena itu, desain dan kapasitas ducting harus di persiapkan sejak awal,” tutupnya.
Sedangkan, PT Tiga Permata Bersinar memaparkan rencana teknis pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau ducting sharing yang akan mulai di kerjakan awal tahun 2026.
Proyek ini mencakup enam ruas jalan utama Kota Makassar, dengan desain khusus yang mengintegrasikan jalur kabel optik berbagai provider ke dalam satu jaringan bawah tanah.
Baca Juga: TP Posyandu Makassar Siap Adaptasi Transformasi Layanan di Tingkat Kelurahan
Komisaris PT Tiga Permata Bersinar, Ricky Fandi, menjelaskan bahwa tahap awal pembangunan akan meliputi Jalan Boulevard, Jalan Pengayoman, Jalan Haji Bau, Jalan Sultan Hasanuddin, dan beberapa ruas strategis lainnya.
“Insya Allah, awal tahun nanti kami mulai pelaksanaan. Untuk tahap pertama, ada enam ruas jalan. Semua desain sudah kami siapkan,” kata Ricky saat presentasi di hadapan Pemkot Makassar.
Ricky memaparkan, di setiap ruas akan di pasang tiga jalur pipa dengan fungsi berbeda. Akses – jalur distribusi ke pelanggan operator.
Kemudian, Backbone (tulang punggung) – jalur utama yang dapat di sewa oleh provider. Serta, distribusi – jalur pendukung untuk jaringan internal.
Misalnya, di Jalan Boulevard, misalnya, ducting sharing akan di tempatkan berdampingan dengan pipa PDAM. Galian di lakukan tiap 50 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter.
“Teknik yang di pakai flinching, sehingga tidak merusak seluruh badan jalan, hanya sebatas area galian,” ujarnya.
Baca Juga: Bunda PAUD Makassar Ajak Wujudkan PAUD Holistik Integratif
Untuk Jalan Pengayoman, konsepnya serupa. Sementara di Jalan Haji Bau, hasil survei menemukan sejumlah pipa PDAM yang tidak terdokumentasi.
“Kami minta pendampingan agar jika terjadi kebocoran pipa, bisa segera di tangani,” tambah Ricky.
Di Jalan Sultan Hasanuddin, tantangan lebih berat karena keberadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang posisinya sejajar dengan rencana galian ducting.
“Ini perlu pengawasan ketat agar pelaksanaannya aman,” jelasnya.
Setiap 50 meter akan di pasang handhole atau manhole yang di lengkapi pipa HDPE berdiameter 6 inci, berisi mikroduct tiga jalur. Desain ini di proyeksikan mampu menampung kebutuhan jaringan hingga 5–6 tahun ke depan.
Ia menambahkan, pusat kendali jaringan akan di kelola melalui Network Operation Center (NOC) milik PT Tiga Permata Bersinar dan provider terkait.
“Dengan sistem ini, gangguan jaringan bisa terdeteksi cepat, sekaligus memudahkan identifikasi provider mana yang perlu penanganan,” paparnya.
Baca Juga: TP PKK Kota Makassar Gelar Kajian Islam, Angkat Tema Kewajiban Menuntut Ilmu
Ricky juga menyampaikan, pihaknya telah berkomunikasi dengan PLN untuk mengintegrasikan jaringan listrik agar tidak terjadi tumpang tindih. Namun, prosesnya di perkirakan lebih lama karena PLN memiliki banyak jalur kabel eksisting.
“PLN masih membahas anggarannya. Kami sudah siapkan jalurnya, tinggal menunggu kesiapan mereka,” jelasnya.
Pembangunan ini akan di koordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan dinas teknis lain agar standar desain, kedalaman, dan titik galian sesuai aturan serta tidak mengganggu infrastruktur eksisting.
Dengan perencanaan ini, Makassar menargetkan kota bebas kabel udara sekaligus meningkatkan estetika dan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami optimistis banyak provider telekomunikasi yang akan memanfaatkan jalur ini,” tutur Ricky.
Ricky Fandi, menegaskan bahwa pembangunan ducting sharing di Kota Makassar akan menjadi fondasi utama menuju smart city.
Melalui infrastruktur bawah tanah ini, seluruh jaringan kabel udara yang selama ini menumpuk di tiang akan di pindahkan, menciptakan tata kota yang lebih rapi dan aman.
“Skema ini kami sebut sebagai jalan tol menuju smart city. Dasar awalnya adalah membangun infrastruktur bawah tanah agar tidak ada lagi kabel udara yang semrawut,” ujar Ricky dalam pemaparan rencana investasi.
Baca Juga: TP PKK Makassar Terima Kunjungan Tim Penilai SMEP TP PKK Sulsel
Menurutnya, saat ini sejumlah provider besar, termasuk penyedia layanan luar negeri, sudah menunjukkan minat tinggi untuk bergabung.
Provider-provider yang selama ini menumpang di tiang milik pihak lain akan di arahkan untuk masuk ke jalur ducting.
“Mereka siap berinvestasi karena proyek ini salah satu yang terbesar di Indonesia,” jelasnya lagi.
Ricky menilai, keberhasilan program sangat di tentukan oleh skema kerja sama yang tepat. Maka Pemerintah kota harus menjadi pihak penyedia infrastruktur agar potensi retribusi bisa maksimal.
Berdasarkan perhitungan awal, investasi tahap pertama yang mencakup enam ruas jalan sepanjang sekitar 15 kilometer di perkirakan menelan biaya sekitar Rp33,4 miliar, atau setara Rp2,1 miliar per kilometer (sekitar Rp2,1 juta per meter).
“Angka ini masih estimasi. Bisa naik atau turun tergantung metode galian dan material yang di gunakan. Ada dua opsi, teknik flinching yang minim galian, atau boring yang langsung memasukkan pipa,” kata Ricky.
Baca Juga: Pemkot Makassar dan FKIJK Sulselbar Salurkan Bantuan Sosial ke Keluarga Korban Kerusuhan DPRD
Ia memaparkan, setiap tiang ducting sharing akan menampung maksimal tiga hingga empat provider untuk menjaga kerapian dan kapasitas jaringan.
“Kalau di batasi tiga provider saja, potensi PAD kita akan turun. Makanya, mekanisme ke depan akan di bahas bersama para operator agar kebutuhan semua pihak terpenuhi,” terangnya.
Proyek ducting sharing ini di harapkan menjadi tulang punggung transformasi Makassar menuju kota cerdas. Dengan seluruh jaringan kabel dan fiber optik berada di bawah tanah, tata ruang kota akan lebih tertib, estetis, dan aman.
“Dengan infrastruktur ini, Makassar tidak hanya menata kabel udara, tetapi juga menyiapkan jalur transportasi data yang andal untuk kebutuhan digital masa depan,” tutup Ricky. (*)
-
-
-
-
