MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengubah pola kerja dalam mempercepat realisasi anggaran Pemerintah Kota Makassar.
Memasuki evaluasi triwulan II tahun anggaran 2026, Munafri menilai serapan anggaran Pemkot Makassar masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, realisasi keuangan baru berada di kisaran 40,96 persen.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran kepala SKPD dan para camat.
Dalam rapat itu, Munafri menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengulang pola kerja tahun-tahun sebelumnya jika ingin mendapatkan hasil yang berbeda.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Munafri.
Menurut Appi, capaian serapan tahun sebelumnya yang hanya berada di kisaran 85 persen harus menjadi bahan evaluasi. Ia meminta seluruh OPD melakukan perubahan agar serapan anggaran tahun ini dapat meningkat.
“Kalau tahun lalu cara yang kita lakukan dengan capaian cuma di angka 85 persen, kalau masih begitu terus, ya tahun ini harus meningkat,” imbuhnya.
Munafri menargetkan realisasi belanja Pemkot Makassar dapat mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun anggaran. Ia menilai, idealnya memasuki Agustus, serapan anggaran sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen.
Namun, realisasi yang masih berada di angka 40,96 persen membuat percepatan belanja menjadi perhatian serius.
Bagi Munafri, serapan anggaran bukan sekadar mengejar angka dalam laporan administrasi. Anggaran yang telah dialokasikan harus segera berputar di tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
“Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Pemkot Makassar juga akan mengukur hubungan antara besaran anggaran yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima masyarakat.
“Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan dan manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat secara utuh. Ini akan kita bahas,” jelasnya.
Enam Faktor Penghambat Serapan Anggaran
Dalam evaluasi tersebut, Munafri mengidentifikasi sejumlah faktor yang dinilai menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja daerah.
Pertama, persoalan perencanaan. Menurutnya, masih terdapat perencanaan yang terlalu optimistis, kegiatan yang belum siap dilaksanakan serta target yang tidak realistis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan belanja menumpuk di penghujung tahun.
Karena itu, Munafri meminta kepala OPD tidak menyerahkan seluruh urusan perencanaan kepada jajaran perencana. Kepala OPD harus memahami secara utuh alasan sebuah program dianggarkan, besaran anggaran, proses pelaksanaan hingga target yang hendak dicapai.
“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” tegasnya.
Kedua, faktor pengadaan. Keterlambatan dapat terjadi akibat dokumen yang belum siap, proses tender atau seleksi yang terlambat, desain belum tuntas hingga kendala di lapangan. Akibatnya, belanja modal maupun pengadaan barang dan jasa ikut tertunda.
Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Munafri meminta seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal. Perubahan desain, kebutuhan tambahan serta potensi kendala lapangan harus diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Ia juga menekankan pentingnya manajemen risiko dan mitigasi dalam setiap kegiatan.
“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” tuturnya.
“Apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim hujan, seperti apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim kemarau,” tambah Appi.
Keempat, persoalan administrasi. Menurut Munafri, administrasi sejak tahap awal, proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akhir harus saling terkoneksi.
Kelima, cash flow atau arus pembayaran. Penjadwalan pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan. Jangan sampai pembayaran baru dikejar pada akhir tahun karena sejak awal tidak direncanakan dengan baik.
“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol, lagi-lagi kembali ke fungsi-fungsi pengawasannya juga harus berjalan,” katanya.
Keenam, sumber daya manusia dan manajemen. Munafri menyoroti pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya pergantian PPTK dan PPK yang dinilai dapat mengganggu kesinambungan pekerjaan.
Ia meminta setiap pejabat yang mendapat amanah memahami tugas dan tanggung jawabnya.
“Proses menjadi pejabat struktural, khususnya kepala OPD, memang membutuhkan pengalaman, pendidikan dan proses panjang karena tanggung jawab yang diemban sangat besar,” ungkap Munafri.
Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Munafri mengingatkan bahwa Pemkot Makassar mengelola anggaran sekaligus memberikan pelayanan kepada sekitar 1,4 juta penduduk. Karena itu, setiap kesalahan dalam pengelolaan anggaran memiliki risiko besar.
Ia juga meminta OPD mulai mampu membaca forecast atau proyeksi kondisi yang akan dihadapi masyarakat. Menurutnya, anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang benar-benar muncul di lapangan.
Munafri mencontohkan kondisi kekeringan yang tengah terjadi. Dalam situasi tersebut, pemerintah harus mampu memperkuat penyediaan sarana air bersih.
Konsep kota tangguh atau resilient city, kata dia, harus diwujudkan melalui kemampuan pemerintah membaca potensi persoalan sejak awal dan menyiapkan intervensi sebelum dampaknya semakin besar.
Selain itu, Munafri meminta jajaran OPD tidak menyamakan rendahnya serapan anggaran dengan rendahnya kinerja. Ia memperkenalkan pendekatan matriks yang mempertemukan dua indikator, yakni realisasi keuangan dan realisasi fisik.
Kondisi ideal adalah ketika realisasi keuangan dan fisik sama-sama tinggi. Sementara jika serapan keuangan tinggi tetapi realisasi fisik rendah, kondisi tersebut harus dicermati dari sisi pembayaran, administrasi dan cash flow.
Sebaliknya, apabila realisasi fisik tinggi tetapi serapan keuangan rendah, Munafri menyebut kondisi itu harus mendapat perhatian lebih serius.
“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, harus memastikan tidak ada pembayaran yang mendahului progres pekerjaan.
Adapun kondisi paling buruk adalah ketika realisasi fisik dan serapan keuangan sama-sama rendah.
“Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada yang bisa dibikin,” sebut Ketua IKA FH Unhas itu.
Munafri meminta seluruh kepala OPD menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum terakhir untuk memperbaiki pola kerja pemerintahan.
“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” bebernya.
Ia kembali menegaskan target serapan anggaran sekitar 95 persen harus dicapai bersama kualitas belanja yang baik. Menurutnya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar,” tutup Appi. (*)
-
-
-
-
