PALU, NEWSURBAN.ID – Lima hari. Empat kota. Satu nama. Empat panggung. Tapi hanya satu panggung yang berakhir dengan surat pemecatan.
Itulah yang terjadi di awal September 2026. Walikota Palu, Hadianto Rasyid, tampil sebagai narasumber di PGRI Parigi Moutong tanggal 5 September.
Beberapa hari kemudian: Ketua dan Sekretaris PGRI setempat dicopot.
Lalu apa yang terjadi di tiga panggung lainnya?
Di Tambu dia main bola. PSSI diam.
Di Bali dia bicara di forum internasional. Tidak ada yang dipecat.
Di Jakarta dia memotivasi wisudawan Sampoerna. Rektornya tetap aman.
Malamnya dia terima penghargaan dari Kompas. Direksinya juga aman.
Polanya jadi jelas. Bukan soal siapa yang hadir. Bukan soal tema pendidikan atau publik. Karena di tiga forum itu isinya juga pendidikan, publik, dan motivasi. Tapi “efek pecat” hanya nyala di satu titik: Parigi Moutong, di rumahnya para guru.
Wajar jika kritik muncul. Seperti kata DPW Moh. Hamdin: “Menghina nalar publik…!”
Karena publik tidak bodoh. Publik bisa menghitung. Kalau aturannya sama, mestinya perlakuannya sama. Kalau kesalahannya sama, mestinya sanksinya sama.
Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. Seolah ada dua meteran. Satu meteran dipakai untuk mengukur guru di Parigi Moutong. Satu meteran lain dipakai untuk forum di Bali, Jakarta, bahkan untuk bola di Tambu.
Ini bukan soal membela atau menyalahkan pribadi. Ini soal asas. Di negara yang mengaku menjunjung keadilan, sanksi tidak boleh pilih alamat. Tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak boleh hanya berlaku untuk organisasi profesi guru, sementara organisasi lain diberi ruang yang lebih longgar.
Perlu diingat soal anomali ini.
Guru adalah garda depan pendidikan. Saat mereka melihat rekan pimpinannya dicopot setelah satu kegiatan, sementara forum lain tidak, yang tumbuh bukan disiplin. Yang tumbuh adalah rasa takut dan curiga.
Besok-besok setiap undangan pejabat bisa jadi diartikan sebagai “risiko jabatan”. Organisasi akan berpikir dua kali sebelum mengundang, bukan karena takut substansi, tapi takut buntutnya.
Alih-alih bicara isi materi, evaluasi program, atau mutu pendidikan, energi publik habis untuk bertanya: kenapa hanya di sini? Kenapa hanya sekarang?
Publik berhak bertanya: apa kriteria pemecatannya? Apa pelanggarannya? Dan kenapa kriteria itu tidak dipakai di tempat lain?
Kalau memang ada kesalahan di PGRI Parigi Moutong, jelaskan secara terbuka, dengan bukti, dan dengan prosedur yang bisa diuji. Kalau tidak ada, maka kembalikan marwah organisasi profesi itu.
Karena pemerintahan yang sehat bukan yang paling cepat memecat. Tapi yang paling konsisten menerapkan aturan.
Lima hari itu seharusnya jadi catatan biasa. Tapi karena hanya satu ruangan yang “meledak”, ia berubah jadi cermin. Cermin tentang bagaimana kekuasaan memperlakukan orang berbeda di tempat berbeda.
Dan cermin itu, mau tidak mau, sedang kita lihat bersama-sama. (*)
-
-
-
-
