MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) gandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bangun ekosistem bisnis budidaya pisang. Hal ini sebagai bentuk upaya menanggulangi angka kemiskinan, stunting dan pengangguran di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Budidaya pisang adalah salah satu solusi alternatif yang dapat-dikembangkan seluruh stakeholder dan dapat-dipetik manfaatnya hanya dalam waktu 1 hingga 2 tahun mendatang.
Hal ini terungkap dalam Forum Diskusi bersama Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Muhammad Arsjad, Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua, Darwisman, Praktisi Budidaya Pisang Rio Airlangga serta pelaku usaha budidaya pisang Welly Soegiono, yang dilaksanakan di Taman Inninawa Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur, Senin malam, 9 Oktober 2023.
Baca Juga: Budidaya Pisang di Lahan 1 Juta Hektare, Pj Gubernur Sulsel Undang Swasta Berinvestasi
Pj Gubernur Bahtiar mengatakan, pekan lalu Pemerintah Provinsi Pemprov (Pemprov) Sulsel telah melakukan penanaman bibit pisang cavendish di atas lahan 15 hektare berlokasi di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
“Kami sedang berikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan, stunting dan pengangguran di Sulawesi Selatan melalui budidaya pisang dan telah diawali penanaman bibit pisang cavendish di Kecamatan Mare. Kita berharap akan tumbuh ke pasar ekspor,” ujarnya.
Pj Gubernur Bahtiar beserta stakeholder akan meninjau lokasi penanaman bibit pisang cavendish untuk melihat perkembangan program budidaya pisang ini.
“Kami akan meninjau kembali lokasi penanaman bibit pisang cavendish untuk melihat langsung perkembangannya,” imbuhnya.
Baca Juga: Pj Gubernur Sulsel Usulkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Budidaya Pisang dan Rumpon Ikan
Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua, Darwisman, menambahkan, untuk mengembangkan budidaya pisang telah-dibentuk tim percepatan akses keuangan daerah yang dapat mendorong akses keuangan untuk masyarakat di Sulsel, guna menyukseskan program budidaya pisang 1 miliar pohon pada lahan 500 ribu haktare.
“Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Asuransi dan seluruh lembaga jasa keuangan-dilibatkan dalam membentuk ekosistem bisnis pengembangan budidaya untuk memitigasi resiko dan kepastian setelah sebelumnya program penanaman porang dan bibit tanaman jarak gagal di daerah ini,” papar Darwisman.
Ia menjelaskan, budidaya porang dan bibit tanaman jarak-dinilai gagal sebab lahan di Sulsel tidak cocok bagi kedua tanaman ini. Berbeda halnya jika-ditanam di Pulau Jawa. Sebaliknya, lahan untuk budidaya pisang sangat cocok. Sehingga lembaga keuangan dan seluruh stakeholder mendukung program ini melalui literasi, edukasi dan pendampingan maupun pembiayaan.
Baca Juga: Pj Gubernur Sulsel Keluarkan Surat Edaran Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
“Ekosistem bisnis budidaya pisang ini di bangun agar dapat mengurangi resiko kerugian dan kekhawatiran bagi petani atau pelaku usaha. Agar hasil panen dapat di beli serta memberikan kepastian pada calon pemasok pisang dari sisi ketersediaan pasokan,” jelasnya.
Strategi OJK dalam perannya mengembangkan ekosistem bisnis budidaya pisang. Yaitu Pembiayaan Pertanian, Pengelolaan Resiko, Pembiayaan Agribisnis, Pendukung Inovasi Teknologi, Pembiayaan berkelanjutan. Serta, Pembiayaan Rantai Pasokan, Konsultasi Keuangan, dan Pengembangan Pasar Keuangan.
Turut hadir pada forum diskusi tersebut Bank Syariah Indonesia, Bank Sulselbar, BNI, BRI, Bank Mandiri. Dan, Forum CSR , KADIN, PHRI, dan LSM. (*)
Cek berita dan artikel lain di Google News
