SURABAYA, NEWSURBAN.ID – Mayjen TNI Purn Dr. Wibisono Poespitohadi dikukuhkan menjadi Ketua DPD PPAD Jatim (Provinsi Jawa Timur) bersama jajaran pengurus lainnya, Rabu (26/10/2022). Wibisono menggantikan ketua sebelumnya, Brigjen TNI Heru Sudibyo, yang di kepengurusan baru menjabat Anggota Badan Pertimbangan.
Pengukuhan oleh Ketua Umum PP PPAD, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, berlangsung di Aula Pomdam V/Brawijaya, Jl, Kesatriyan 41, Wonokromo, Surabaya. Kepengurusan baru adalah hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) IV PPAD Jawa Timur yang berlangsung 27 – 28 September 2022.
Sejumlah “purnawirawan remaja” mewarnai kepengurusan PPAD Jatim yang baru. Ketua Badan Pertimbangan misalnya, dijabat Letjen TNI Purn Wisnoe Prasetja Boedi. Lulusan Akmil 1986 terakhir menjabat Inspektur Jenderal TNI-AD (2021 – 2022). Sedangkan, Wakil Ketua Badan Pertimbangan, dijabat Mayjen TNI Purn Arif Susilo, mantan Wasahli Kasad.
Baca Juga: Jaya Suprana Terpana Rekor Silatnas PPAD
Sementara itu, Ketua DPD PPAD Jatim, Mayjen TNI Purn Drs. Wibisono Poespitohadi, M.Sc., M.Si. (Han) terakhir menjabat Kasatwas Unhan. Ia juga pernah menjabat Direktur Pengadaan Perum Bulog. Saat ini ia aktif mengajar di Universitas Merdeka (Unmer) Malang.
Pagi itu, Doni Monardo dan staf PPAD Pusat, tiba lebih awal di bandara Juanda. Karenanya, sebelum ke acara pengukuhan, ia sempat singgah di Markas Kodam V/Brawijaya. Kebetulan, pagi itu tengah berlangsung acara kepramukaan yang dihadiri Forkopimda Jawa Timur.
Alhasil, selain bertemu Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Doni juga bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Keduanya sempat mengilas balik sejumlah tugas bersama ketika Doni menjabat Kepala BNPB 2019 – 2021. Selain terlibat penanganan bencana alam di Semeru (Lumajang), Malang, dan daerah lain di Jawa Timur, juga bencana non alam Covid-19.
Baca Juga: Doni Monardo: Orang Minang Pedagang Bukan Penambang
Jelang jadwal pengukuhan, Doni pun bergeser ke markas Pomdam V/Brawijaya yang hanya berjarak ratusan meter saja dari markas Kodam.
Spirit Pahlawan
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Doni pun mengukuhkan kepengurusan DPD PPAD Jawa Timur masa bakti 2022 – 2027. Kepengurusan berjumlah 28 personel, terdiri atas 5 (lima) personel Badan Pertimbangan, 21 personel Badan Pengurus, dan 2 (dua) personel Badan Pengawas. “Kepada para pengurus, saya ucapkan selamat dan selamat bekerja,” kata Doni.
Dia menambahkan, spirit kepahlawanan harus menjadi nafas kerja PPAD Jawa Timur. Semangat pantang menyerah, hendaknya menjadi landasan aktivitas program kesejahteraan yang-digulirkan.
Baca Juga: Ganda Simanjuntak Ketua PPAD Sumut
Pesan berulang juga-disampaikan Doni. Bahwa, politik PPAD adalah politik negara dan politik kesejahteraan. Semua kegiatan yang-dirancang, hendaknya paralel dengan garis-garis besar program Pengurus Pusat PPAD.
Jawa Timur, sebagai provinsi dengan luas 47,800 km² dan jumlah penduduk sekitar 39,74 juta, adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Dari sekian banyak potensi daerah, setidaknya ada dua potensi terbesar, perikanan dan peternakan.
Jawa Timur mempunyai potensi perikanan darat dan perikanan laut. Sementara, di bidang peternakan, tak kurang dari 40 persen dari seluruh jenis ternak di Indonesia,dipasok dari Jawa Timur. Selain merupakan daerah produksi ternak potong, Jawa Timur juga merupakan pemasok ternak ke seluruh daerah di Indonesia.
Baca Juga: Air Mata Sersan Nainggolan di Hadapan Jenderal Doni Monardo, Ini kisahnya
Di luar kedua sektor itu, masih sangat banyak peluang yang bisa-dikerjakan oleh PPAD Provinsi Jawa Timur, melalui kolaborasi pentahelix. “Libatkan pemerintah daerah, komunitas masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media,” tambahnya.
PPAD Jawa Timur di minta segera “tancap gas” berkarya bagi anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Inilah pengabdian yang tak kan pernah berhenti sebagai prajurit. Status purnawirawan hanyalah masalah administrasi.
Tahun Politik
Hal lain yang-disampaikan Doni adalah perihal “Tahun Politik”.Ditegaskan, sesuai AD-ART, pengurus PPAD tidak boleh berpolitik praktis. Jika ada anggota pengurus yang ingin terjun ke politik praktis,dipersilakan mengundurkan diri.
Sebaliknya, anggota PPAD bebas berpolitik praktis. Anggota PPAD, sebagaimana warga negara lain memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih.
Keseluruhan jalannya acara Pengukuhan Pengurus DPD PPAD Provinsi Jawa Timur, berlangsung tertib dan lancar. Hal itu tak lepas dari kegesitan Brigjen TNI Purn Edison Simanjuntak, Wakil Ketua Bidang Organisasi PP PPAD dalam mengkoordinasikan kelancaran acara. (*)
