MANADO, NEWSURBAN.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar kembali meneken perjanjian kerjasama dalam bidang Perwalian Anak.
Kerjasama ini dilakukan antara BHP Makassar dengan 16 Pengadilan Agama (PA) yang terdiri dari 10 PA wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Manado, Sulut, dan 6 PA lingkup PTA Gorontalo, di Hotel Luwansa, Manado, Kamis 10 Agustus 2023.
Sebelumnya, BHP Makassar juga menggelar penandatangan kerjasama dengan 13 PA wilayah PTA Makassar, Senin 31 Juli 2023, Hotel Claro Makassar.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BHP dalam hal perwalian anak di bawah umur.
Baca Juga : Public Display Merdeka Auto Show Resmi Dibuka, Kalla Toyota Hadirkan Kampoeng Toyota, Jajanan Jadul dan Tradisional
Kerjasama kedua belah pihak meliputi pengiriman salinan penetapan dan atau putusan perwalian, dan pelaporan tindak lanjut pelaksanaan dan pengawasan perwalian.
Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh masing-masing Kepala PA wilayah PTA Manado dan PTA Gorontalo dengan Plt Kepala BHP Makassar Utary Sukmawati Syarief SE, Ak.
Penandatanganan turut disaksikan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Drs Liberti Sitinjak MM, M.Si, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, DR Ronald Lumbuun SH, MH, Ketua PTA Manado, Drs HM Nahiruddin SH, MH, dan Ketua PTA Gorontalo, Drs Abdullah SH, MH.
Penandatangan kerjasama BHP Makassar dengan 16 PA tersebut merupakan rangkaian kegiatan Sosialiasi Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Dibawah Umur yang digelar BHP Makassar.
Selain itu dirangkai MoU antara Kemenkumham Sulsel dengan PTA Manado dan PTA Gorontalo.
Baca Juga : Indonesia Shopping Festival 2023 Resmi Dibuka, Nikmati Belanja dan Dapatkan Diskon Hingga 78 Persen.
Kegiatan ini turut menghadirikan Hakim Agung MA DR H Edi Riadi SH, MH sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialiasi Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Dibawah Umur yang diikuti jajaran pejabat PA lingkup PTA Manado dan Gorontalo.
Melalui kerjasama BHP Makassar dengan PA dalam bidang Perwalian Anak, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak menyampaikan harapannya agar PA mendukung tugas dan fungsi BHP tersebut.
Selain itu Liberti mengajak peserta kegiatan memanfaatkan kegiatan ini sebagai sharing diskusi yang nantinya dapat bermanfaat bagi publik, “Untuk melindungi anak-anak pada umumnya dan khususnya bagi tugas BHP,” ujarnya.
PA Kerjasama BHP
Adapun 16 PA yang akan meneken kerjasama dengan BHP Makassar terdiri dari 10 PA lingkup PTA Manado yaitu PA Manado, PA Kotamobagu, PA Tahuna, PA Tondano, PA Bitung, PA Amurang, PA Lolak, PA Bolaang UKi, PA Boroko, dan PA Tutuyan.
Sementara 6 PA wilayah PTA Gorontalo meliputi PA Gorontalo, PA Limboto, PA Tilamuta, PA Marisa, PA Suwawa, dan PA Kwandang.
BHP Makasssar adalah salah satu dari lima kantor BHP yang ada di Indonesia.
Selain mengurusi perwalian anak di bawah umur, BHP memiliki tugas dan fungsi (tusi) menjalankan penetapan dan atau putusan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang pengampuan,
harta tak hadir, harta tak terurus, kepailitan, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. (*)
