MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) terima kunjungan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang-dipimpin Wakil Ketua Dewan Komisioner Lana Soelistianingsih di Amirullah, Selasa (12/09) malam.
Pertemuan tersebut sekaitan dengan rencana pengadaan Kantor LPS di Kota Makassar. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan LPS kepada masyarakat yang di targetkan akan mulai beroperasi pada 2024 mendatang.
“Jadi tujuan kami utamanya adalah ingin menyampaikan bahwa LPS akan ada di Kota Makassar,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih.
Baca Juga: Danny Pomanto Satu-Satunya Kepala Daerah di Sulsel Raih Penghargaan Kompas TV
Selain Makassar, LPS juga akan membangun kantor baru di tiga wilayah. Di antaranya, Wilayah Jawa Timur di Surabaya, dan Wilayah Sumatera Utara di Medan. Tetmasuk juga di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini pertama kali kita adakan kantor perwakilan, selama ini hanya ada di Jakarta,” ujarnya.
Kata Lana, LPS saat ini telah melakukan perubahan struktur organisasi sebagai bentuk implementasi. Atas amanat baru pada Undang-Undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
Baca Juga: Kapolda Sulsel Puji Danny Pomanto Pasang Ribuan CCTV di Makassar
“Ke depan mandat kami yang baru adalah penjaminan kualitas asuransi,” tutur Lana.
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto menyambut baik rencana pendirian kantor LPS di Kota Makassar yang merupakan Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi.
Ia pun berharap kehadiran Kantor Perwakilan LPS Wilayah Sulawesi di Makassar, bisa memberikan jaminan simpanan nasabah khususnya masyarakat Kota Makassar.
Baca Juga: Danny Pomanto Paparkan Makassar Sombere’ Smart City di Event Goes to Indonesia Society 5.0 ITB
“Ini bagus, karena selama ini banyak orang yang tidak terjamin simpanannya,” ucap Danny Pomanto.
Pada kesempatan itu, Danny Pomanto juga menjelaskan kondisi keungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sudah mulai sehat.
Sehingga pada momentum ini, ia berharap kehadiran LPS di Kota Makassar turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Termasuk perbankan yang di kelola oleh pemerintah kota. (*)
