MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Legislator DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti ajak masyarakat ciptakan ketentraman dan ketertiban. Hal itu, ia sampaikan saat menggelar Sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 7 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, di Hotel Travellers Phinisi Makassar, Rabu (6/12/2023).
Legislator dari Partai Gerindra ini, menyebut pembuatan Perda tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan perlu untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, tertib dan nyaman.
“Perda ini untuk mengatur ketentuan tentang apa-apa saja yang membahas soal ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat,” terangnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Makassar Budi Hastuti Terima Keluhan Warga Tiga Kecamatan Soal Krisis Air Bersih dan Lampu Jalan
Legislator Partai Gerindra ini menerangkan, ketertiban dan ketenteraman adalah hak seluruh masyarakat. Artinya bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikologis.
“Inilah tugas kami sebagai anggota DPRD, bukan hanya sesaat, tapi untuk 5 tahun selama menjabat. Kami telah di sumpah untuk menjadi pelayan dan penyambung lidah masyarakat,” cetusnya.
Sementara itu, Camat Mariso, Juliaman memaparkan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan tentunya harus-diawali dengan menciptakan kondisi yang tentram.
“Karena kita tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi, pembangunan dan lainnya kalau tidak adanya situasi yang aman dan nyaman bagi seluruh warga,” paparnya.
Saat ini, kata Juliaman, telah-dibentuk 153 Linmas yang-dikoordinir langsung oleh pihak Satpol PP Kota Makassar. Dan itu semua ada di setiap Kecamatan untuk pengawalan dan partisipasi ke masyarakat.
Baca Juga: Bantu Warga Terdampak Kemarau, Anggota DPRD Makassar Supratman Rutin Salurkan Air Bersih
“Tugas mereka juga sekaligus melakukan pembinaan serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi ditengah masyarakat,” jelasnya.
Kabid PPUD Satpol PP Kota Makassar, Winardi menambahkan ketentraman masyarakat saat ini sering terganggu. Dengan adanya ‘Pak Ogah’ yang kian marak terlihat di jalanan.
“Tugas kami di Satpol PP terkait masalah pak ogah, adalah menindak sekaligus melakukan pembinaan. Dengan bekerjasama langsung Dinas Sosial Kota Makassar,” terangnya.
Winardi meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan pemberian. Berupa uang kepada para pak ogah yang sering melakukan penyebrangan kepada pengguna jalan.
“Karena ini sangat meresahkan warga, kami hampir setiap malam melakukan patroli. Hal ini untuk meminimalisir adanya ketentraman umum yang terganggu akibat adanya masalah tersebut,” pungkasnya. (*)
Cek berita dan artikel lain di Google News
