BONE, NEWSURBAN.ID – Ratusan petugas Damkar Kabupaten Bone Sulawesi Selatan kembali menggelar mogok kerja dan aksi ujuk rasa di halaman Kantor Bupati Bone. Selain di Kantor Bupati Bone aksi unjuk rasa Damkar tersebut juga mendatangi Gedung DPRD Bone Senin (5/2/2024).
Sejumlah para aksi meneriakkan jika Damkar hari ini libur libur libur. Hal ini dikarenakan para petugas Damkar Bone merasa dicurangi dan dibohongi soal seleksi PPPK oleh Pemda Bone.
Salah satu petugas Damkar Aan merasa di bohongi lantaran tak kunjung ada kejelasan terkait aspirasi mereka sebelumnya. Karena itu, petugas Damkar Bone ini kembali gelar aksi mogok kerja sambil meminta hasil seleksi PPPK Damkar di tinjau ulang. Mereka menduga ada permainan dalam proses seleksi.
Baca Juga: Satresnarkoba Polres Bone Amankan Dua Pengguna Sabu
“Pemadam di rampok haknya. Kami tidak ingin kejadian ini terulang di kemudian hari. Jangan sampai setelah ini, teman-teman Satpol lagi yang di mainkan,” teriaknya.
Lanjut dia jangan sampai kuota dibuka teman lain dikorbankan. Hak kami tolong dikembalikan.
Ia juga kecewa Pj Bupati enggan yang tidak menerima Satgas Damkar.
“Pj Bupati jangan jadi pengecut. Temui kami. Pj bupati dan sekda mempermainkan kami dan membohongi kami. Pj bupati ini pembohong. Mohon maaf masyarakat Bone, ketika kebakaran hubungi saja Panselda, Pj Bupati atau Pj Sekda,” ungkap Aan dengan nada kecewa.
Baca Juga: Bentuk Forbes Anti Narkoba, Tokoh Agama dan Pemuda Bone Sepakat Perangi Narkotika
Begitu pun juga Petugas lainnya Wahyudi menjelaskan betapa tidak, ada 20 honorer K2 yang notabene bukan dari instansi Damkar namun di loloskan. Sementara di tegaskan di KepmenPAN-RB No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional TA 2023,Diktum kelima “setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja di bidan kerja yg relevan dgn jabatan fungsional yang-dilamar.
“Ini yang kami pertanyakan dan meminta penjelasan dari Panselda. Kenapa bisa ada yang di loloskan yang notabene tidak sesuai keahliannya. Tidak relevan dengan bidang kerjanya. Orang yang tidak punya pengalaman di Damkar di loloskan,” tegas Wahyudi.
Baca Juga: Gelar Rapat Konsolidasi Kader PDIP Siap Menangkan Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024
Wahyudi juga menambahkan jika saat pertemuan dengan Pj Bupati Bone, Andi Islamuddin yang di hadiri Kepala BKPSDM Bone, Andi Tenriawaru di janjikan bahwa proses penentuan lulus seleksi nantinya, berdasarkan perangkingan nilai. Baik K2 maupun maupun Satgas Damkar tidak ada prioritas.
“Sementara yang terjadi justru sebaliknya, ada teman-teman damkar yang nilainya sampai 600, tidak lolos. Sementara ada K2 yang hanya nilainya 300 di loloskan. Jadi buat apa ada seleksi,” tambahnya. (fan/*)
Baca Berita dan Artikel Lain di Google News
