MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami progres positif atau naik dari 6,8 persen, menjadi 73,15 persen. Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK ini, adalah kinerja tahun anggaran 2023.
“Alhamdulillah kita naik 6 poin di SPI, tetapi itu pun masih di horizon antara merah sama kuning. Artinya masih banyak hal yang harus-dibenahi untuk mendapatkan hijau,” kata Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, usai menjadi narasumber pada acara Integritas untuk Negeri: Bersama SPI Kita Lawan Korupsi.
Event yang merupakan kerja sama KPK, Kominfo, SPI dan Forum Literasi Politik, Hukum dan Keamanan Digital (FIRTUAL) ini digelar di Makassar, Kamis, (27/06/2024).
Baca Juga:Â Pj Sekda Makassar Wakili Wali Kota Terima Penghargaan dari BKKBN
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengungkapkan perjalanan integritas Kota Makassar ini diharapkan seperti Ombudsman. Dahulu merah lalu masuk ke hijau.
“Saya kira ini harus di bangun, disiplin, transparan dan monitoringnya itu harus realtime. Kita punya command center terbaru, saya akan monitoring seluruh aspek perkotaan. Termasuk aspek pengawasan internal kita,” tekan Danny.
Apalagi sebut dia, para media tahu betul bagaimana integritas, penyusunan program, pengelolaan keuangan menjadi lebih teratur pada kepemimpinannya.
Hal itu terbukti dengan berkas pertama yang masuk BPK (Pengelolaan Anggaran) dan layak terperiksa adalah Makassar.
“Tidak pernah dalam sejarah itu sebulan sebelumnya, biasanya kan akhir-akhir Mei tetapi kita Februari sudah bisa masuk. Dan kita yang pertama di berikan opininya dan WTP,” bebernya.
Baca Juga:Â Pj Sekda Makassar Lepas Peserta Mercedes Benz Klasik Tour Der Sulawesi
Sementara itu, Analis Pemberantasan Korupsi Timotius Hendrik Harahap mengapresiasi Pemkot Makassar.
Dia berharap Kota Makassar konsisten dan meningkat dari kuning ke arah hijau
“Di harapkan performanya lebih bagus, Performa lebih baik lagi. Apalagi sosok pak wali saya rasa sudah terbukti dari rekam jejaknya,” ujarnya.
“Bahkan pak wali sudah tunjukkan ada grup WA SPKD dengan begitu aduan bisa langsung-disposisi. Itu sudah sangat baik saya harapnya bukan hanya di Makassar ini bisa di teruskan ke semua Pemda,” pesannya.
Mesk begitu, dia menggarisbawahi bahwa pencapaian ini bukan serta-merta peran pemerintah tetapi ini juga peran serta masyarakat.
Sebagaimana informasi, SPI ini di lakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi oleh KPK. (*)
Baca Berita dan Artikel Lain di Google Berita
