JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).
Kegiatan ini dihadiri Presiden Ir Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri dan Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengusung tema ‘Menguatkan Pondasi Keuangan NegaraMenuju Indonesia Emas 2045’. Penyampaian LHP LKPP dan IHPS II TA 2023 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Isma Yatun kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga: Usai Tes Wawancara Tiga dari Lima Calon Sekda Makassar Segera Di umumkan, Siapa Mereka?
Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
“Juga saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun ini,” kata Presiden Jokowi mengapresiasi dalam sambutannya.
Meski begitu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi melainkan kewajiban pemerintah pusat dan daerah di dalam mengelola APBN dan juga APBD.
Baca Juga: MPTW 2024 Persiapkan Pemuda Makassar Hadapi Era Digital
“Ini adalah kewajiban menjalankan APBN/APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkan secara baik pula,” tuturnya.
Di hadapan seluruh menteri dan kepala daerah, Presiden Jokowi menjelaskan tentang kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi global tumbuh melambat yang tahun ini diperkirakan 3,2%.
“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal pertama tahun ini ekonomi kita tumbuh 5,11%, inflasi kita tetap terjaga,” ungkapnya.
Kondisi ini dikarenakan Bank Indonesia bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) rutin bertemu dengan kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.
Juga pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik. Sehingga kondisi ini menjadi modal dasar di dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Baca Juga: DPRD-Pemkot Sepakati Ranperda RPJPD Makassar 2025-2045 dan Pertangungjawaban APBD 2023
Meski begitu, Presiden Jokowi juga mendorong jajarannya agar lincah, cepat, dan taktis untuk bisa kompetitif dengan negara lain.
“Kita harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus di jalankan secara seimbang” tuturnya.
Di ketahui, Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto berhasil mengembalikan dan mempertahankan predikat WTP selama tiga tahun berturut-turut selama periode kedua.
Yakni WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023. Di mana sebelumnya, Pemkot Makassar hanya meraih WDP atas LKPD TA 2020.
Sejalan dengan penjelasan Presiden Jokowi, Wali Kota Danny Pomanto mengatakan ekonomi Kota Makassar tumbuh positif di tengah tantangan global. Yakni 5,31% di tahun 2023, lebih tinggi di bandingkan dengan Nasional 5,05% dan Sulsel 4,51%. (*)
