MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar, Muhyiddin, secara tegas bantah tudingan bahwa dia keluarkan instruksi larang sekolah untuk ikut kegiatan Jambore Pramuka Cabang Makassar pada 14-19 Agustus mendatang.
Muhyiddin menegaskan tidak ada pernyataan dari dia yang menyiratkan terhadap pihak kepala sekolah SD dan SMP terkait larangan untuk terlibat dalam kegiatan ini.
“Sama sekali tidak pernah mengeluarkan instruksi kepada kepala sekolah maupun pihak manapun untuk tidak mengikuti kegiatan Jambore. Alasan politik atau alasan lain yang dikaitkan dengan isu ini sama sekali tidak benar,” jelasnya pada Kamis, (1/8/2024).
Baca Juga:Â TP PKK Makassar Gelar Bimtek Untuk Kader Pokja IV Guna Optimalisasi Program di Masyarakat
Lebih lanjut, Muhyiddin mengakui memang menerima sejumlah aduan dari beberapa orang tua siswa. Yang merasa keberatan dengan besaran biaya operasional persiswa yang di berikan oleh beberapa sekolah
“Di sisi lain, kami juga mendapat keluhan dari beberapa para kepala sekolah dan guru terkait biaya operasional yang cukup besar. Untuk mengikutkan siswanya dalam kegiatan tersebut,” jelasnya.
Muhyiddin menekankan dalam Surat Permohonan Rekomendasi kepada kepala sekolah SD dan SMP pada (21/6). Sama sekali tidak menyebutkan pemungutan biaya operasional siswa untuk mengikuti kegiatan Jambore ini.
“Surat tersebut berisi rekomendasi atau ajakan untuk berpartisipasi bukan kewajiban. Karena kami memahami tidak semua sekolah atau orang tua mampu memenuhi biaya yang di butuhkan. Untuk mengikuti kegiatan ini,” jelasnya.
Baca Juga:Â Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan, PJ Sekda Resmikan 19 Puskesmas Berstandar ILP
Oleh karena itu, dia memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi masing-masing.
Muhyiddin juga mengingatkan tujuan utama dari kegiatan Jambore adalah untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Oleh karena itu, Ia berharap agar kegiatan ini dapat di ikuti oleh para siswa.
“Kami juga berharap agar isu-isu terkait biaya operasional. Tidak lagi menjadi penghalang bagi sekolah-sekolah yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini,” pungkasnya. (*)
