MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman mengatakan, demi keberlanjutan pemerintahan, di masa transisi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Wali Kota Terpilih.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota makassar tahun 2026, di Four Point By Sheraton, Kamis (30/1/2025).
Supratman setuju statement Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto, bahwa sangat penting adanya konektor atau penghubung antara Pemkot Makassar di masa transisi ini dengan pemerintahan yang baru.
Ia menilai hal ini krusial agar program-program yang telah berjalan tetap berkesinambungan.
Baca Juga: Terima Aspirasi Seniman Makassar, Legislator DPRD Makassar AMB Dorong Revitalisasi Gedung Kesenian
“Kita pasti melihat rencana kerja pemerintahan yang sekarang. Sesuai yang di sampaikan Pak Wali. Kita butuh konektor dalam masa transisi ini antara pemerintahan yang lama dengan yang baru,” ujar Supratman.
Menurutnya, pemerintahan saat ini tentu telah menyusun program kerja yang berkelanjutan. Namun, pemerintahan yang baru nantinya akan menyesuaikan kebijakannya berdasarkan visi, misi, serta janji politiknya. Karena itu, perlu ada keseimbangan agar program-program tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.
“Pastinya pemerintah yang baru akan menyesuaikan program kerjanya berdasarkan visi, misi, dan janji-janji politiknya. Sehingga, harus ada keseimbangan, harus ada konektor yang menyatukan program-program ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa penyatuan program antara pemerintahan lama dan baru bisa dilakukan melalui anggaran perubahan atau setelah pelantikan kepala daerah yang baru.
Baca Juga: Warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Ungkap Kekesalan di Musrenbang: Anggota DPRD tak Pernah Hadir
“Apakah nanti program-program ini akan menyatu dalam anggaran perubahan atau setelah pelantikan, kita tunggu saja bagaimana episode ini berjalan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto dalam penyusunan RKPD 2026 butuh konektivitas agar bagaimana seluruh program yang baru dan program yang lama bisa terkoneksi dengan baik. Sehingga pemerintahan kota Makassar dapat berjalan dengan baik.
“Perencanaan RKPD menjadi salah satu tahapan penting dan layak untuk dilakukan persiapan yang matang. Kita dalam masa transisi, ada masanya jabatan. Sehingga kepemimpinan ini di lanjutkan dengan pemimpin yang baru. Jadi kita butuh konektor untuk menyatukan program yang baru dan lama,” ucap Danny.
Danny mencontohkan pada saat kepemimpinannya pertama kali ia melanjutkan program mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yaitu layanan publik dari lahir hingga meninggal.
Baca Juga: Ketua DPRD Makassar Minta Musrenbang Kecamatan Manggala 2025 Prioritaskan Peningkatan Fasilitas Publik
Program tersebut di lanjutkan dan di tingkatkan Danny Pomanto menjadi home care. Home care ini pun menjadi percontohan bagi kab/kota lainnya.
Danny menyebutkan ada tiga ciri program yang harus dipertahankan. Pertama program yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan hasilnya di ukur dengan indeks kebahagiaan.
Kedua, bermanfaat bagi nasional. Seperti pertumbuhan ekonomi kota Makassar mampu di atas rata-rata nasional. Ketiga, bermanfaat secara global.
“Jangan kita terjebak sama hal yang baru, kasih bersih itu solokan. Tidak perlu terlalu. Langsung eksekusi saja, tidak perlu masuk di RKPD itu,” ungkapnya.
“Dan tentunya semua yang kita buat harus meningkatkan PAD kita. Kita harus motif ekonomi. Jadi untuk apa kita bikin begini terputar-putar kalau PAD-nya jadi lebih lebih rendah. Untuk apa? Harus program yang produktif,” sambungnya. (*)
