MetroNews

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham: RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Mesti Selaras dengan Visi-Misi Mulia

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus selaras dengan visi-misi pemerintahan Mulia.

Dalam Orientasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, RPJMD Kota Makassar, dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa dengan-dilantiknya pasangan Mulia sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka penyusunan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan menjadi sebuah keharusan.

“RPJMD ini mesti di sinkronkan sehingga selaras dengan visi-misi kami (MULIA). Terlepas dari janji politik, ini adalah bentuk komitmen kami kepada masyarakat Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham usai acara, di Hotel Aston, Senin, 24 Februari 2025.

Baca Juga: Hari Pertama Jalankan Tugas, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Cium Tangan Suami

Ia menekankan bahwa jika perencanaan tidak di koordinasikan dan di sinergikan dengan dinas terkait. Maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk membangun kolaborasi dan sinergi yang kuat. Agar RPJMD dapat benar-benar di rasakan manfaatnya oleh warga.

Aliyah Mustika Ilham juga menegaskan bahwa 100 hari kerja awal pemerintahan Mulia akan menjadi prioritas.

Baca Juga: Munafri dan Aliyah Komitmen Bangun Makassar Lebih Baik

Sejumlah program unggulan seperti seragam sekolah gratis dan iuran sampah gratis akan segera di realisasikan. Dengan terlebih dahulu di bahas dalam rapat paripurna DPRD setelah Wali Kota kembali ke Makassar.

“Kami ingin memastikan program seperti seragam sekolah gratis ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa. Tetapi juga melibatkan UMKM lokal agar terjadi sirkulasi ekonomi di Kota Makassar,” tambahnya.

Aliyah Mustika Ilham juga secara resmi membuka kegiatan orientasi. Ini, menandai langkah awal dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button